Foto: Antara/Kumparan
Ekonom senior Faisal Basri mengritik keras Presiden Joko Widodo yang membangun infrastruktur secara ugal-ugalan dan menghamburkan uang negara. Menurut Faisal, ongkos pembangunan infrastruktur jalan tol lebih mahal di masa Jokowi dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Selain itu banyak proyek infrastruktur besar yang tidak tepat sasaran sehingga mubazir.
Menurut Faisal, ongkos pembangunan jalan tol pada era sebelum Jokowi adalah Rp4 triliun per kilometer. Sedangkan pada era Jokowi menjadi Rp6,5 triliun per kilometer, alias lebih mahal 50 persen lebih. Menurutnya, hal ini karena praktik bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak berjalannya tender menyebabkan proyek dikerjakan dengan penunjukan langsung yang membuat biaya tinggi karena tidak ada harga pembanding.
Selain mahalnya biaya pembangunan jalan tol, beberapa proyek infrastruktur besar lainnya juga dinilai menghamburkan uang negara seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan megaproyek ibu kota negara baru.
Presiden Jokowi memang dikenal berambisi besar sebagai bapak infrastruktur dengan membangun lebih banyak infrastruktur dari presiden-presiden sebelumnya. Sejak 1978-2014 hanya ada 795 kilometer jalan tol yang dibangun di Indonesia. Namun, sejak 2014 hingga sekarang sudah bertambah 1.724 kilometer jalan tol yang dibangun. Hanya dalam waktu 7 tahun pemerintahannya Presiden Jokowi sudah membangun jalan tol dua kali lebih banyak dari Soeharto hingga SBY.
Presiden Jokowi tampaknya sangat berfokus kepada hasil dan cenderung mengabaikan berbagai pelanggaran dalam proses pembangunannya. Mulai dari pelanggaran etika, hukum, hingga HAM. Padahal pembangunan bukan hanya soal infrastruktur fisik, namun juga penegakan hukum, disiplin tata negara, dan pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak.