Frans Kaisiepo lahir di Wardo, Biak, Papua, 10 Oktober 1921. Ia meninggak pada umur 57 tahun di jayapura, Papua, 10 April 1979. Ia adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Papua. Frans terlibat dalam Konferensi Malino tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Ia mengusulkan nama Irian, kata dalam bahasa Biak yang berarti tempat yang panas.
Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Papua antara tahun 1964-1973. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Jayapura. Untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak Selain itu namanya juga di abadikan di salah satu KRI yaitu KRI Frans Kaisiepo.
Pada tanggal 19 Desember tahun 2016, ia diabadikan dalam uang kertas Rupiah baru pada pecahan Rp. 10.000,-
Jiwa kebangsaan Frans Kaisiepo tumbuh sejak ia berkenalan dengan mantan guru Taman Siswa yang diasingkan ke Digul, Papua. Bulan Juli tahun 1946, Frans menggagas berdirinya Partai Indonesia Merdeka (PIM) di Biak. Saat Belanda mengadakan Konferensi Malino di Sulawesi Selatan yang membahas rencana pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), Frans Kaisiepo menjadi anggota delegasi Irian Barat.
Frans Kaisiepo menentang rencana Belanda tersebut. Bahkan, ia kemudian mengganti nama Netherland Nieuwe Guinea dengan IRIAN yang merupakan singkatan dan Ikut Republik Indonesia Anti Netherland. Frans Kaisiepo dan rakyat Biak kemudian terus mengadakan perlawanan menentang Belanda di Irian.
Saat Konferensi Meja Bundar (KMB), Frans menolak diangkat sebagai anggota Delegasi Belanda. Akibatnya, ia dihukum dan diasingkan ke daerah terpencil. KMB menghasilkan keputusan pengakuan kedaulatan terhadap Negara Republik Indonesia. Namun, Belanda bersikeras bahwa Irian termasuk ke dalam wilayahnya. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) sebagai upaya membebaskan Irian yang dilanjutkan dengan operasi militer. Frans Kaisiepo turut aktif membantu TNI untuk mendarat di Irian Barat.
Ketika Trikora berakhir, perjuangan dilanjutkan melalui jalur diplomasi. Tanggal 1 Mei 1963, secara resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI. Frans Kaisiepo diangkat menjadi gubernur yang pertama dan bertugas melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).