Pada tanggal 9 Oktober 2017, tepatnya pada hari Senin yang sangat cerah. Saya mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselengarakan oleh Dinas PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Sumut.Kegiatan ini snngat menarik dimana para pembicaranya juga sangat ambisius dan pokoknya memancing kami para audience untuk selalu fokus pada dirinya.
Tema pertama yang diangkat terlebih dahulu ialah, bagaiamana strategi pengarusutamaan gender tersebut dilakukan dalam tahap perencanaan. Pada tahap ini, di kategorikan sebagai tahap yang sangat krusial karena apabila sebuah perencanaan dipersiapkan dengan memikirkan terlebih dahulu kepentingan dari setiap gender, akan menimbulkan keharmonisasn dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian sebaliknya yaitu apabila sebuah perencanaan sosial tidak dipertimbangkan dan dipikirkan apa yang menjadi kebutuhan setiap gender akan menyebabkan sebuah kondisi yang tidak adil. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tidak terpenuhinya syarat pemenuhan kepentingan setiap gender ataupun menggangu kepentingan setiap gender.Contohnya yaitu jika sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala RT atau RW seperti pembuatan polisi tidur di jalan-jalan sekitar wilayah yang diaturnya tidak memikirkan aspek gender maka akan menimbulkan sebuah masalah seperti, keguguran ibu yang mengandung karena ibu yang mengandung tersebut melewati jalan komplek yang sangat banyak polisi tidur. Peristiwa ini merupakan contoh yang nyata terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh pembuatan sebuah kebijakan yang tidak responsif terhadap gender tersebut.
Berbicara gender kerap kali dihubungkan dengan fakta bahwa perempuan mengalami subordinasi di masyarakat. Tetapi yang harus kita ketahui bersama bahwa gender tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan satu gender saja.Tetapi dua gender yang diakui oleh negara ini juga sebenarnya menjadi pokok perhatian dalam pengarusutamaan gender tersebut. Berbicara pengarusutamaan gender bertujuan untuk mengintergrasikan sebuah perencanaan menyelaraskan kebutuhan setiap gender secara proporsional dan berkeadilan agar tercipta kesetaraan gender.Tetapi untuk mengintergrasikannya dengan perencanaan tersebut, terlebih dahulu kita harus identifikasi apa yang menjadi kebutuhan, hak-hak setiap gender menggunkan analisa gender sebagai alat untuk menghimpun data yang akan diintergrasikan kepada perencanaan penciptaan kesetaraan gender.
Hal yang bisa diambil sebagai contoh yaitu ketika pemerintah memberikan bantuan kepad pengungsi kibat bencana terutama pada program pembangunan sanitasi berupa kamar mandi umum. Strategi pengarusutamaan gender yang harus dilakukan yaitu mempertimbangakan pemisahan antara kamar mandi perempuan dan laki-laki hingga pada jarak yang diasumsikan aman untuk tujuan pengarusutamaan gender.Kemudian ketika pemberiaan bantuan dana kepada korban bencan juga harus menghitung nominal yang pas untuk kebutuhan setiap gender. Logikanya yaitu kebutuhan korban bencan laki-laki dan perempuan memilki perbedaan yang cukup besar.Ada hal yang menjadi penekanan dari sesi pengarusutamaan gender yaitu selalu berfikir dan responsif serta harus menjadi pribadi yang “bawel” untuk mengidentifikasi sebuah produk kebijakan atau program supaya selalu mengutamakan pertimbangan-pertimbangan yang mementingkan semua kebutuhan gender yang ada.
Salam Sejahtera
Salam Literasi
Mari berdiskusi