Ada keberanian, maka ada keputusan. Apalagi, jika kita tahu persis bahwa keputusan itu benar.
Itulah yang terjadi ketika saya menetapkan Hari Lahir Pancasila, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, atau ketika melakukan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.
Di hadapan peserta Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia XX di Manado, siang tadi, saya mengisahkan tentang penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui keputusan presiden. Saat itu banyak yang ragu, khawatir jadi polemik. Jadi ramai. Tapi saya sampaikan, ini sejarah yang harus kita putuskan. Jangan ragu. Ternyata, setelah diputuskan ya tidak ada apa-apa.
Begitu juga saat menerbitkan Perppu tentang Ormas. Jika Perppu tersebut tidak dikeluarkan maka anti Pancasila akan terus ada dan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang dipertaruhkan. Saya yang bertanggungjawab karena ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu.
Terkait divestasi saham 51 persen pemerintah di PT Freeport Indonesia, berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, tapi kita diam saja. Saya tidak tahu karena apa. Takut? Atau ada “sesuatu”? Saya tidak mengerti.
Saya pun menugaskan Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk melakukan perundingan. Nego terus minta 51 persen, jangan mundur. Usaha keras pemerintah akan memberikan hasil yang terbaik. Kalau kita ragu-ragu terus, ya kita dipermainkan terus.
