12 Februari menjadi momentum baru bagi perjalanan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh.
Mulai tanggal 12 Februari secara resmi diumumkan pendaftaran calon komisioner Panwaslih periode 2018 - 2023 untuk Pemilu Presiden dan legislatif 2019. Ini momentum untuk melakukan penyegaran para komisioner yang sebelumnya sudah berkhidmat pada lembaga ini selama lima tahun.
Tentu di antara publik Aceh ada yang mengalami "dislokasi pemahaman" akibat penggunaan nama. Nama lembaga pengawas untuk momentum pilpres dan pileg yang selama ini dipahami adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Namun sejak disahkan UU Pemilu No. 7 tahun 2017 yang di dalam pasal itu mencabut dua pasal di dalam UU Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006 (pasal 57 dan 60), yang semangat yang ingin diambil dari UU baru itu adalah unifikasi, maka nama lembaga pengawas di Aceh dinamakan Panwaslih. Semangat UU itu menginginkan tidak ada dualisme di Aceh, yaitu ada lembaga pengawas yang disebut Bawaslu dan ada yang disebut Panwaslu seperti terjadi selama ini.
Namun, UU baru itu digugat oleh perwakilan DPR Aceh di Mahkamah Konstitusi. Sejarah juga sudah mencatat dengan rapat bahwa gugatan itu dikabulkan, sehingga pasal 557 UU No. 7 tahun 2017 itu kuncup dan tenggelam di kolam teratai.
Akibatnya tentu saja, proses lembaga penyelenggara demokrasi elektoral di Aceh kembali set back, ke zaman pada masa ada dua lembaga dengan fungsi identik, tapi dipisahkan oleh proses seleksi berbeda.
Proses seleksi kali ini, yang saya dipercaya menjadi ketua tim seleksi independen, akan memilih 10 orang yang seterusnya akan disaring lima terbaik oleh Bawaslu R.I melalui mekanisme fit and proper test.
Proses ini akan memakan waktu 2 bulan sejak pendaftaran, seleksi administrasi, ujian tulis yang dirangkai dengan tes psikologi, dan terakhir tes wawancara dan dikumulasi dengan hasil tes kesehatan. Tentu kita tak ingin calon komisioner yang terpilih ini penyakitan apalagi sakit jiwa. Sebagai "hakim" yang akan memutuskan selurus dan seadilnya, kita memerlukan calon komisioner yang tenang secara mental dan cerdas secara intelektual.
Dari proses ini kita mengharapkan akan lahir pembela demokrasi yang seutuhnya. Yang kita inginkan adalah orang yang tidak terlibat dalam politik praktis, baik sebagai mantan calon legislatif, tim sukses, atau tim kampanye dan belum melewati masa naturalisasi sedikitnya lima tahun. Kalian tentu tahu kalau orang yang sudah larut dalam dunia politik, hasrat untuk selalu menang lebih mengemuka dibandingkan selalu benar. Selaput adil pasti sering robek di tangan politikus. Meskipun juga tidak berarti politikus selalu culas dan buas.
Maka, para Steemians yang ingin mencoba kesempatan ini tak ada salahnya. Bakat, pengetahuan, dan nurani kalian akan ditantang untuk mengambil tanggung jawab publik ini. Demokrasi akan sehat jika ada orang yang mau berkorban untuk memberikan contoh ke depan publik bagaimana berlaku adil, setara, sederhana, dan tegas. Demokrasi adalah sebuah tantangan dan talenta untuk meningkatkan kualitas manusia untuk mengontrol nafsu kekuasaan agar tidak menjadi tiran dan egois.
Silakan mendaftar dan mengikuti persyaratan yang terdapat di dalamnya. Hari ini iklan tentang seleksi calon komisioner Panwaslih Aceh terdapat di Serambi Indonesia. So check it out!
12 Februari 2018
