Mungkin ini bukan ide segar, berawal dari diskusi pembuatan ktp yang tidak sesuai dengan pernyataan @Kemendagri, bergeser ke arah investasi. Dari masalah obligasi zaman bahula hingga berakhir ke rencana Investasi Baitul Asy, tanah wakaf haji Bugak oleh Pemerintah RI.
Dalam sejarah NKRI, rakyat Aceh telah berulang kali menunjukkan komitmennya terhadap Indonesia. Membuat ia dikenang dan ditulis dalam buku-buku usang "Daerah Modal".
Legenda para indatu mengisahkan bagaimana mereka bersama-sama mengumpulkan segenggam beras, secuil emas, hingga selembar kain sutra untuk membantu Indonesia agar mampu berdiri tegak.
Semangat yang perlu dicontoh...
Pertanyaan dalam tegukan kopi terakhir: Mengapa tidak diulang kembali?
Jika kemarin kita marah akan rencana Kementrian Agama, penuh bersyak wasangka terhadap program Investasi Baitul Asyi mereka, kenapa tidak "Kita" yang melakukannya?
Masyarakat Aceh, dimotori oleh Pemerintah Aceh, membuka pengumpulan dana dalam bentuk penyertaan modal secara terbuka seperti zaman bahula untuk pengembangan Baitul Asyi di tanah Haram.
Setiap tahun, hasil investasi dibagikan kepada pemilik modal. Pemerintah mendapatkan komisi sebagai pengawas dan pengontrol. Tentu sangat menarik.
Apakah akan menghilangkan hak para jemaah haji? Tentu tidak. Nilai dasar investasi Wakaf Haji Bugak akan terus meningkat sesuai nilai kekinian.
Pertanyaan: mampukah Pemerintah Aceh menjadi inisiator dari gerakan ini? Karena secara instrumen hukum dan qanun, semua sudah lengkap. Tinggal kemauan dan kejujuran untuk maju bersama...