Misal saya pengusaha besar. Misal saya berpenghasilan 1 m setahun. Lalu saya ditawarkan jadi anggota DPR.
Apakah saya akan korupsi?
Well, kalau saya korupsi saya mungkin di penjara. Tetapi saya bisa lebih kaya. Tetapi buat lebih kaya lagi untuk saya buat apa?
Kalau mau kaya saya tinggal bisnis.
Misal saya bukan pengusaha sukses. Misal orang tua saya sudah "nyetor" supaya saya bisa jadi anggota DPR. Apakah saya akan korupsi?
Kemungkinan besar iya.
Di sini menjadi anggota DPR itu seperti "bisnis". Modalnya ya biaya kampanye. Sudah dapat korsi ya saya akan menggunakan kursi saya untuk menguntungkan bisnis yang nyumbang.
Nah, kalau kita jadi rakyat.
Mana yang akan kita pilih sebagai pejabat? Seorang pengusaha, atau orang yang bukan pengusaha?
Kalau dilihat dari sini, saya prefer pengusaha tentu. Orang yang bisa kaya di sektor private lebih kecil kemungkinan korupsinya dari orang yang tidak bisa kaya di sektor private.
Apa itu jaminan?
Belum tentu.
Misal Om Liem mau jadi anggota DPR.
Om Liem menjadi kaya karena banyak hal. Salah satunya ya karena monopoly tepung terigu yang diberikan Babe Suharto ke dia.
In a sense, Om Liem kaya di sektor swasta. Kalau dia jadi DPR apa dia terima sogokan?
Well. Terima sogokan sih kemungkinan besar tidak. Tetapi dia mungkin akan memilih policy yang menguntungkan kerajaan bisnis dia.
Ini namanya konflik kepentingan.
Misal DPR ingin merumuskan peraturan baru. Misal DPR akan membuka keran import tepung terigu. Ini tentu akan merugikan pemilik monopoli tepung terigu. Ya tentu saja Om Liem akan memvote itu tidak. Tentu saja suara Om Liem tidak mewakili majoritas dari kita, yang akan diuntungkan dengan import murah tepung terigu.
Jadi kalau kita mau mengurangi korupsi di indo, satu caranya adalah dengan memilih orang yang sukses di dunia usaha, tetapi usahanya tidak berkaitan dengan politik.
Orang seperti apa?
Jokowi. Ahok. Dahlan Iskhan. Orang orang itu di sektor swasta saja bisa kaya. Mereka tidak butuh korupsi lagi.
Saya menyadari kalau Dahlan tersangkut kasus korupsi. Tetapi kasusnya kontroversial. Dahlan pun pernah mau mengganti kerugian negara. Kemungkinannya kecil sekali Dahlan berniat korupsi. Lha dia sudah kaya dari Jawa Post? Kayaknya pasal korupsinya pasal karet. Itu mengapa Dahlan tidak dicokol KPK tetapi hakim biasa.
Ahok pun terseret kasus korupsi sumber waras. Tetapi kemungkinan dia korupsi kecil sekali. Lho dia diluar sana sudah kaya kok dengan tambang timahnya? https://studentpreneur.co/blog/profil-ahok-kamu-bisa-benci-kamu-bisa-suka-tapi-kamu-tidak-bisa-menghiraukannya/ Kalau motive dia uang, untuk apa lagi korupsi. Dia ongkang ongkang kaki saja sudah bisa menikmati hasil besar.
Wowo? Dia juga kaya di sektor swasta. Betul. Tetapi dia bisnis apa? Minyak? Bisnis percetakan dia bangkrut.
Lha kalau karyawan beliau saja mogok kerja karena tidak dibayar, bagaimana orang ini bisa mimpin negara? Mimpin lho ya. Kalau ngembat duit negara bagi bagi kue ke temannya ya itu masalah lain.
Anies juga saya bingung. Dia waktu dipecat dari menteri pendidikan jadi pengangguran. Lha piye?
Sandiago cukup bagus saya akui. Jujur kalo Sandiago jadi gubernurnya dan Anies jadi wakil saya belum tentu pilih Ahok.
Tapi Sandiago terlalu kaya. Dan kalau orang sudah terlalu kaya, konflik of interestsnya muncul lagi. Misal dia punya perusahaan air minum. https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/12/12161711/sandi-jual-saham-aetra-bukan-karena-ma-putuskan-stop-swastanisasi-air
Ya seberapa jauh saya tidak tahu.
Mekanisme pasar adil. Susah sekali untuk maling jadi kaya dalam mekanisme pasar. Ya bisa sih. Tapi pelaku pasar lain kan tidak tolol. Mereka menghindar berbisnis dengan penipu. Orang yang sukses dalam mekanisme pasar bisa dipastikan pintar, teliti, efficient.
Mereka tidak mungkin disuap. Menyuap ya masalah lain.
Ahok bisnis tambang. Jokowi bisnis mebel. Itu cukup jauh dari konflik kepentingan. Itu mengapa saya lebih comfortable dengan pilihan mereka.