Sejatinya bahasa tidak hanya berhenti pada makna sebagai sistem lambang bunyi serta alat komunikasi. Lebih dari itu bahasa ialah alat perekat bangsa. Di antara banyaknya suku-bangsa dalam sebuah negara, maka bahasa persatuan menjadi keniscayaan. Indonesia misalnya, menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional.
Hari ini, Selasa (14/8) saya berkesempatan mengikuti penyuluhan Bahasa Indonesia bagi media massa. Pada pertemuan tersebut, banyak manfaat yang bisa saya peroleh. Ternyata, sekalipun sudah bisa berbicara dan menulis dengan Bahasa Indonesia dengan lancar, bukan berarti sudah baik dan benar. Sungguh, pengetahuan saya atau mungkin juga kita at terbatas.
Jujur saya sampaikan, sebenarnya saya tidak begitu suka membahas bahasa Indonesia dalam konteks Steemit. Dan saya harus minta maaf untuk ini, karena saya lihat ada teman maupun kelompok gencar sekali mendakwahkan bagaimana menulis yang baik dan benar dengan pendekatan sangat formal layaknya menulis di media massa. Its Steemit guys! not Sermbi, Mods, Rak*t Aceh, etc! Lebih-lebih bukan jurnal atau karya ilmiah lainnya.
Okay, saya akan membagikan pengalaman dan luberan pengetahuan yang saya dapatkan tadi. Ingat, maksudnya hanya untuk menambah wawasan kebahasaan. Bukan untuk menulis di Steemit layaknya koran. Ini penting agar tak ada dusta di antara kita.
Materi pertama disampaikan oleh Prof. Dr. Dadang Sunendar., Selaku Kepala Badan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Secara umum, haluan bahasannya berkutat pada pemartabatan bahasa negara, dengan media massa sebetulnya instrument yang paling masif untuk menggalakkan hal ini. Dalam catatan yang ada, antara pihaknya dan media massa, selama ini sudah terjalin kerja sama dengan baik. Bahkan, ada penghargaan bagi media massa yang telah aktif memasyarakatkan bahasa Indonesia dengan konsisten. Salah satu media yang langganan mendapatkan penghargaan itu adalah Komp*s.
Pun begitu, pengayaan Bahasa Indonesia tidak hanya diisi dan diberikan lembaga terkait dengan media sebagai toa dakwahnya. Namun, di luar hal-hal formal, ruang media sosial juga dimanfaatkan. Seperti grup WA misalnya. Banyak sekali dewan redaksi yang masuk, seperti Klinik Bahasa. Kolaborasi tersebut sangat membantu khususnya Kemendikbud dalam 'mengapakan' bahasa nasional.
Untuk diketahui, dalam kebahasaan, berikut ini merupakan program prioritas Bahasa Indonesi di tahun 2018: 1. Pengayaan Kosa-Kata, 2. Gerakan Literasi Nasional (GLN), 3. Pengiriman Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, 4. Pengutamaan Bahasa Indonesia di ruang Publik, 5.Peningkatan Kemampuan Pendidik Bahasa Indonesia, 6. Konservasi dan Revitalisasi Bahasa Daerah, 7. Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI), 8. Layanan Perpustakaan dan 9. Kongres Bahasa Indonesia XI.
Program tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan Bahasa Indonesia. Agar dapat eksis ditengah turbulensi meningkatnya minat bahasa asing di generasi muda. Tapi, tidak ada sedikitpun anti untuk melarang menguasai bahasa asing. 'Mengapakan' Bahasa Indonesia sebenarnya adalah amanah Undang-undang (UU), sebagaimana tertuang dalam UU No 24 tahun 2009. Yang taglinenya, hemat saya, keren; Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah dan Kuasai Bahasa Asing.
Sejatinya kita (masyarakat) didorong agar mempelajari bahasa nasional dengan baik. Setidaknya ada upaya untuk melek dan paham melampaui sekadar bisa berbicara. Sekaligus mempersilahkan menguasai bahasa asing dengan cakap. Bila perlu, bukan hanya satu bahasa asing, tapi lebih. Sempat ada celetukan dari pemateri.
"Jangan seperti sebahagi oknum pejabat kita, dicampur-campurnya Bahasa Indonesia dengan bahasa asing saat pidato atau apa. Masalahnya gak tepat pula. Biar terkesan intelek", mendengar itu saya terkekeh dalam hati.
Selain itu, khusus untuk bahasa daerah, dalan catatan Badan Bahasa berjumlah 652 bahasa daerah yang baru berhasil diverifikasi. Angka tersebut lazimnya diumumkan setoal akhir Oktober dan terus diupgrade data terbaru. Sejauh ini sering beda-beda angka, presiden menyebutkan sekian, peneliti menyebutkan jumlah lain lagi. Yang perlu diingat adalah setiap mereka memiliki metode masing-masing dalam pengelompokan.
Kemendikbud menggunakan metode yang sudah ada sejak 1951, dengan pijakan; jika sebuah tatanan masyarakat 80 persen menggunakan bahasa tertentu, itu diakui sebagai bahasa daerah. Di bawah 80 persen, masuk katagori dialek dan bila di bawahnya lagi, itu masuk sebagai sub dialek.
Di lain sisi, perlu diingat pula salah satu produk penting dalam wawasan kebahasaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan produk terpenting untuk meluruskan dan mengupgrade data Bahasa Indonesia. Hingga hari ini, KBBI sudah masuk pada edisi 5, yang diupgrade tahun 2016, terbaru.
KBBI seyogyanya bukan kamus baku, tapi hanya merekam apa yang ada di masyarakat. Tetapi sudah diterima oleh kalangan dan dijadikan referensi. Saya sempat terkejut, saat pemateri bertanya berapa orang yang sudah mengunduh KBBI, yang tunjuk tangan hanya 3 orang. Saya geleng-geleng kepala betapa banyak insan media (lokal) yang tidak tahu KBBI. Jujur, di luar itu, saya sering menuntun teman-teman sepengopian tanpa harus berlatar belakang jurnalis untuk mengunduh KBBI. Bukan apa-apa, gak sanggup juga jawab pas ditanyak istilah. Huhu.
Sebenarnya masih ada beberapa wawasan kebahasaan lainnya yang ingin saya bagikan. Berhubung sudah lelah mengetik, saya cukupkan sampai di sini dulu. Di lain kesempatan, akan coba saya bagikan kembali.