Lampu Merah
AZAN maghrib baru saja berkumandang di Masjid Baiturrahman Lhokseumawe. Situasi lalu lintas di Simpang Empat, persis samping masjid, sedang ramai-ramainya. Selalu saja orang-orang seperti mengejar sesuatu menjelang maghrib. Waktu shalat maghrib memang sempit, tapi bukan berarti semua orang sibuk agar tidak ketinggalan shalat. Kalau memang mau, kenapa tidak berhenti saja dan shalat berjamaah di masjid.
Lampu merah dari arah timur menyala. Pengendara dari arah Jalan Pang Lateh bergerak maju. Tapi tiba-tiba sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang lelaki bersama seorang perempuan yang menggendong anak usia tiga tahun menyerobot dari arah timur. Padahal jelas, dia harus berhenti karena lampu merah sedang menyala.
Seorang pengendara sepeda motor lantas mengingatkannya tentang pelanggaran itu. Tapi apa jawabnya, lelaki itu memaki dalam bahasa daerah dengan suara besar, menandingi kumandang azan yang bergema. Bocah usia tiga tahun yang kemungkinan besar anaknya, ikut mendengarkan makian itu. Bisa jadi, secara kognitif ia belajar begitulah cara menanggapi peringatan orang ketika membuat kesalahan.
Ilustrasi di atas adalah sebuah realitas yang memprihatinkan. Bukan saja pelanggaran lalu lintas yang memang sudah menjadi kebiasaan kita, tetapi cara reaksi yang diberikan sangat jauh dari ciri-ciri orang berperadaban. Kalau pun pendidikan tidak mampu memperbaiki akhlak menjadi lebih baik, apakah nilai-nilai agama juga tidak? Bukankah Islam juga mengajarkan kita untuk berdisiplin, termasuk mentaati peraturan lalu lintas?
Kelihatannya sepele. Tapi banyak yang berpendapat bahwa tertib berlalu lintas merupakan cermin bangsa. Makin tinggi peradaban sebuah bangsa, makin tertib lalu lintasnya. Tak percaya? Lihat saja bangsa-bangsa maju di dunia. Mana ada yang lalu lintasnya yang semrawut. Tanpa polisi pun, mereka tetap berhenti di lampu merah. Tak usah jauh-jauh membandingkan dengan negara-negara di Eropa yang memang sudah tinggi peradabannya. Dengan Malaysia atau Singapura saja kita masih tertinggal jauh.
Tapi pengguna jalan di Aceh jangan terlalu berkecil hati. Tetangga kita yang lebih maju ekonominya, Medan, juga tak terlalu tertib lalu lintasnya. Bahkan ada cerita menarik soal pelanggaran berlalu lintas di Medan. Ceritanya, seorang rekan jurnalis menumpang mobil seorang polisi dalam perjalanan menuju kantornya. Di sebuah perempatan jalan, mobil itu berhenti karena lampu merah sedang menyala. Namun baru dua menit berhenti, klakson kendaraan di belakangnya sudah bersahutan. Seorang supir angkot berteriak sambil menjulurkan kepalanya melalui jendela; “Wooi, nggak ada polisi. Tancap saja!”
Padahal pengendara mobil di depannya seorang polisi.
Pelanggaran rambu lalu lintas memang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kalau tidak ada polisi, hampir tidak ada yang mau berhenti di lampu merah. Saking banyaknya pengguna jalan yang nyelonong, ketika ada satu dua sepeda motor atau mobil yang berhenti, jadi terlihat aneh. Seolah merekalah yang telah melanggar tertib lalu lintas. Dunia memang sudah terbalik.
Di Lhokseumawe, berhenti di lampu merah adalah sebuah dilema, seperti makan buah simalakama. Tidak berhenti, bisa disemprit polisi yang sering berdiri di perempatan kalau kita melanggar. Kalau berhenti, bisa-bisa diseruduk dari belakang oleh kendaraan lain. Seorang petinggi proyek vital di Lhokseumawe pernah diseruduk truk reo militer karena berhenti di Simpang Empat saat lampu merah sedang menyala. Kaca belakang mobilnya pecah, tapi syukurnya dia tidak apa-apa meski jantungnya nyaris copot. Kasus serupa juga dialami tiga orang wartawan media cetak yang diseruduk truk reo marinir di Jalan Merdeka Lhokseumawe.
Kalau ada waktu, cobalah melakukan penelitian kecil-kecilan siapa yang paling sering melanggar lampu merah. Jangan kaget kalau aparat keamanan yang seharusnya memberi contoh, justru berada di papan atas sebagai pelanggar, bersaing dengan tukang becak dan supir angkot (labi-labi). Selebihnya pengguna jalan yang ragu-ragu; berhenti kalau kendaraan di depannya berhenti, tancap gas kalau ada yang memancing.
Bisa saja itu hanya kasuistik. Hanya pengamatan sesaat sehingga masih berupa hipotesa. Bisa jadi dalam kesempatan lain, jumlah pelanggar terbanyak dilakukan masyarakat sipil. Belum ada pengamatan kontinyu untuk mendapatkan gambaran jelas. Tapi ihwal masih adanya aparat kepolisian atau militer yang melanggar, sungguh memprihatinkan.
Lampu merah bukan hanya di jalan raya. Kasus korupsi di Aceh juga sudah lampu merah. Sudah saat berhenti para koruptor itu berhenti karena lampu merah terus menyala. Hasil penelitian yang menempatkan Aceh sebagai provinsi paling korup di Indonesia sungguh memalukan. Kita dikenal dari sisi buruknya. Seorang pejabat di Aceh Utara sampai mempertanyakan metodologi penelitian sehingga Aceh bisa mendapat rangking.
Syukurnya, dalam soal pelanggaran lampu merah di jalan raya kita bisa menujuk Medan yang tak kalah buruknya. Lha, soal korupsi ini, kita mau menunjuk daerah mana lagi?
Selain dalam hal korupsi, lampu merah lainnya yang sudah menyala adalah hutan kita. Sejak awal sudah diingatkan bahwa program rekonstruksi dan rehabilitasi jangan sampai menggundulkan hutan Aceh yang memang sudah gundul. Tapi sampai kini kasus-kasus pemalakan liar masih sering terjadi. Truk-truk pengangkut kayu gelondongan masih sering melintasi Jalan Medan – Banda Aceh pada tengah malam. Bukannya curiga mereka tidak punya izin, hanya timbul tanda tanya saja. Program rekonstruksi ada di Aceh, tetapi kayunya kok diangkut ke Medan? Atau Nias juga kekurangan kayu sehingga perlu dibawa dari Aceh?
Lampu merah memang sudah menyala di mana-mana. Di jalan, di hutan, di kantor, bahkan di rumah kita sendiri. Hanya saja kita kurang awas karena tidak pernah mau berhenti. Atau jangan-jangan, kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana merah, kuning, atau hijau. Kita ini sudah buta, bukan hanya mata, tapi juga hati. Astaufirullah...!***