Ketika Hak Politik Terbelenggu
Membaca konstelasi politik partai dalam menghadapi pilgub Jabar 2018 terlihat sangat complex dan unpredictable. Dan yang paling menarik untuk di ikuti adalah perjalanan karir politik Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi terjun ke dunia politik dimulai ketika ia terpilih menjadi Anggota DPRD Purwakarta pada Periode 1999-2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E. Akan tetapi pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta Periode 2003-2008 berpasangan dengan Lily Hambali Hasan. Pada tahun 2008, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta Periode 2008-2013 berpasangan dengan Dudung B. Supardi, dan menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada periode selanjutnya, ia terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta Periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadan Koswara. Pada 23 April 2016, Dedi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Periode 2016 - 2020 menggantikan Irianto MS Syafiuddin atau biasa yang dikenal dengan nama Yance.
Latar belakang organisasi yang pernah dijalaninya merupakan pengalaman berharga yang menjadi bekal dalam perjalanan karirnya di bidang politik.
Jabatan yg pernah diduduki Dedi Mulyadi adalah Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta, Senat Mahasiswa STH Purnawarman Purwakarta (1994), Wakil Ketua DPC FSPSI (1997), Sekretaris PP SPTSK KSPSI (1998), Wakil Ketua GM FKPPI Tahun (2002), Ketua PC Pemuda Muslimin Indonesia (2002), Sekretaris KAHMI Purwakarta (2002), Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta (2005-2015), Wakil Bupati Purwakarta (2003-2008) dan Ketua DPC Partai Golkar Purwakarta (2004-2007) Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (2016-2019).
Potensi seorang Dedi Mulyadi telah dibuktikan dengan keberhasilannya membangun Purwakarta. Gaya kepemimpinannya yang merupakan pengejawantahan karakter kepemimpinan Prabu Siliwangi di jaman sekarang mampu menembus sekat birokrasi yang selama ini menjadi benteng antara rakyat dengan pemimpinnya. Konsep Silih Asih, Silih Asah dan Silih Asuh mampu di wujudkan Kang Dedi sebagai Putra Sunda Pituin yang tidak kehilangan karakter budaya Sunda dalam kepemimpinannya.
Tidak banyak sosok pemimpin sekelas Dedi Mulyadi yang mampu memuliakan dan mengangkat harkat derajat dan martabat rakyatnya, memperbaiki nasib mereka dengan kemudahan dan fasilitas yang di wujudkan dalam berbagai regulasi di dalam sistem pemerintahannya.
Partai-partai yang seyogianya mewakili kepentingan rakyat menjadi bias ketika aspirasi masyarakat tidak lagi di akomodir oleh partai manapun. Berbicara peta politik saat ini kiranya kita bisa melihat ambisi-ambisi partai yang ingin memenangkan pilkada dengan menghalalkan segala cara. Berita yang di rilis oleh media online jawapos.com dengan judul "Idrus Larang Dedi Mulyadi Maju Pilgub Jabar Lewat Parpol Lain" (https://www.jawapos.com/read/2017/10/27/165110/idrus-larang-dedi-mulyadi-maju-pilgub-jabar-lewat-parpol-lain) mempertegas adanya character assassination dari jajaran DPP Golkar terhadap kader terbaiknya. Partai-partai yang ada saat ini terlihat lebih membela kepentingan bisnis para pengusaha yang menjadi pemodal dan berdiri dibelakang partai-partai. Dengan melihat indikator dan upaya-upaya penjegalan Dedi Mulyadi dalam perjalanannya menuju "Jabar Satu", mempertegas kondisi partai-partai saat ini terutama dari kubu Golkar yang tidak ingin sosok Dedi Mulyadi muncul ke permukaan. Sinyalemen ini sudah terlihat jauh sebelum partai Golkar menjilat ludahnya sendiri dengan memberikan janji palsu mengenai rekomendasi yang ternyata tujuannya mengulur waktu. PDIP yang juga sekarang memberikan harapan akan mengusung Dedi Mulyadi maju pilgub Jabar belum juga mengeluarkan surat keputusannya. Padahal hasil dari kegiatan silaturahmi dan curah gagasan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur Jabar di Hotel Horison, Bandung yang diadakan PDIP meperlihatkan dua orang kader yang paling cemerlang yang bisa di usung utuk maju di pilgub Jabar. Dengan indikator serupa seperti yang di perlihatkan Golkar, PDIP yang sekarang masih juga mengulur waktu dalam menetapkan keputusan untuk mengusung calon Pilgub Jabar. Indikasi ini patut di waspadai oleh kubu Dedi Mulyadi, karena dikhawatirkan justru adanya konspirasi seluruh partai yang tidak menghendaki munculnya sosok pemimpin ideal yang visioner, jujur, mempunyai integritas dan dedikasi tinggi dalam pengabdiannya terhadap masyarakat.
Pembodohan yang telah di lakukan secara tersistematis membuat masyarakat tidak mempunyai sense of crisis lagi terhadap situasi politik yang terjadi saat ini. Rendahnya edukasi politik terhadap masyarakat, ditambah banyaknya politikus dan partai yang ada saat ini cenderung tidak beretika karena pengertian politik yang dipakai adalah poli (banyak) dan taktik (strategi) bukan politik yang berdasarkan polite (kesopanan) & etchic (etika) yang membuat opini publik mudah dipengaruhi secara subjektif sesuai keinginan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Kepentingan-kepentingan inilah yang memainkan peranan dalam menguntungkan nasib pengusaha dan para koruptor oknum aparat pemerintah, sehingga tidak memihak lagi kepentingan rakyat.
Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai sangat rendah, sehingga seharusnya masyarakat pun jeli membaca partai mana yang masih peduli akan kepentingan masyarakat dan partai mana yang mendukung kepentingan pengusaha. Sehingga timbul pertanyaan, apakah masyarakat masih memerlukan partai-partai yang sudah tidak mementingkan kebutuhan rakyat?
Apabila keinginan mayoritas masyarakat tidak terakomodir oleh partai-partai, sebaiknya masyarakat mulai bersatu untuk bersama-sama membuat petisi pembubaran seluruh partai dan fungsi partai cukup di wakili oleh tokoh-tokoh masyarakat dan adat yang cenderung lebih peka dan peduli akan kondisi sebenarnya yang terjadi dilapangan.
BungGW