Lima Dasar inilah yang membuat mutasi dibenarkan secara aturan dan hukum
UU. No 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2003, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil.
Keputusan Kepala BKN No. 70/KEP/2003 pada tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor regional BKN untuk menetapkan surat keputusan (SK) dan Persetujuan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Keputusan kepala BKN No. 15 Tahun 2003 pada tanggal 21 April 2003 tentang Juknis Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS.
Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2003 pada tanggal 21 April 2003 tentang Juknis Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Mutasi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu oraganisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami perpindahan kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tangung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sediakala.
Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan yang lain.
Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu yang akan mendatang.
Hakikatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat adalah bahagian terpenting dalam melayani dan mengayomi masyarakat.
Namun, ini merupakan hukum teori, yang dikemas untuk dijalankan sebagaiman aturan yang berlaku, jika pemerintah melakukan mutasi atas dasar teori dan Hukum, maka bisa dipastikan pelayanan terhadap masyarakat tidak akan pernah terganggu dengan adanya mutasi tersebut.
Karena pada hakikatnya mutasi merupakan pembenahan terhadap Karyawan pemeritahan, supaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin lebih baik lagi.
Apapun respon dari masyarakat atau Karyawan Pemeritahan, baik bersifat positif maupun negatif sudahlah lumrah terjadi, sudah sepantasnya pemerintah memberikan pemahaman, agar mutasi yang dilakukan tidak di artikan sebagai kepentingan Penguasa.
Lebih baik dimutasi, jika kinerja pegawai pemerintah tidak ditingkatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ketimbang dipelihara, namun masyarakat semakin sengsara dan meraba-raba atas pelayanannya.
Kita berharap setiap yang dimutasi tidak melihat ini sebagai bentuk kemarahan pemimpin terhadap mereka, namum lebih kepada pembenahan pelayanan, supaya tercapainya pemerintahan yang bersih dan pelayanan yang bagus untuk kepentingan masyarakat banyak.