Dr. Maimun, SE, Ak. M.Si The Head of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of East Aceh District submitted a report on the implementation of the Development Planning Meeting of East Aceh Regency RKPK 2019. Photo / By: 
Deliberation of Development Planning (Musrembang) is the most important assessment result of the proposed program which is the priority of the community because what is produced is the actual needs of the community. This was conveyed by the Regent of East Aceh Regency, Aceh Province, Indonesia when opening the Development Planning Work Plan (Musrembang) East Aceh Regency Development Plan (RKPK). On Monday 19 March 2018 held in the hall of multipurpose building idi.
Referring to Law no. 25 of 2004 on the national development planning strategy, community participation should be a top priority in development planning as a form of democratic process. The Government has developed development plans or musrembang as a means to actively involve the community in planning regional development. The Government Work Plan 2019 (RKP) with the theme of "Equitable Development for Quality Growth" and prioritizes government programs by 2019, namely human development, reduction of regional disparities, creating added value in agriculture, manufacturing and services, strengthening food, energy and water, national security stability and electoral protection, "explained the Regent of East Aceh.
Furthermore the Regent of East Aceh mentioned, so far various initiatives have also been taken a number of areas to improve the effectiveness of community participation. for that I ask the participants musrembang to really work professionally and optimally so that the quality of development of facilities and infrastructure to improve the economy in eastern aceh can run in accordance with what we planned.
The legal basis for the implementation of the RKPK of East Aceh Regency 2019 in 2018 is based on the mandate of Law No. 25 of 2004 on National Development Planning System and Regulation of the Minister of Home Affairs No. 86 of 2017 on the procedures for planning, controlling and evaluation of development areas, on regional mid-term development plans as well as procedures for amendments to long-term regional development plans, regional mid-term development plans and regional government work plans, "said the East Aceh Regent.
"Musrenbang RKPK fiscal year of East Aceh 2019 in 2018 is a deliberation involving all stakeholders in East Aceh district, to solve various development problems and challenges that we have to solve together between government agencies both executive and legislative in East Aceh District after 2018 East Aceh district government has done musrembang gampong, implementation of musrembang district 2018 and implementation of East Aceh district forum, "explained the Regent of East Aceh.
Musrembang RKPK East Aceh fiscal year 2019 in 2018 this theme is "Through the Utilization of Information Technology Planning We Create East Aceh Prosperous With Integration Regional Development Planning-Based Area". The output of the implementation of RKPK East Aceh fiscal year 2019 year 2018 is the determination of the policy direction, development priorities, the regional organizational ceiling (OPD) in the fiscal year 2019, "said the Regent of East Aceh.
Participants of Development Planning Meeting of East Aceh Regency RKPK 2019. Photo / By:
Through this forum, I instruct all heads of regional apparatus organizations (OPD) in East Aceh district government to prioritize the proposals of programs or activities as well as the main points of the DPRK Aceh Timur as a consolidation and strengthening of priority programs and activities of musrembang gampong and musrembang Kecamatan 2018 to the proposed work plan of your regional organization for fiscal year 2019 through various sources of funding both from funding APBK, APBA and APBN, "concluded East Aceh Regent H. Hasballah Bin HM Thaib Bupati East Aceh.
INDONESIA
Partisipasi Masyarakat Menjadi Prioritas Utama Dalam Perencanaan Pembangunan Sebagai Bentuk Proses Demokratis
H. Hasballah Bupati Kabupaten Aceh Timur, Aceh Province, Indonesia when opening the Development Planning Work Plan (Musrembang) East Aceh Regency Development Plan (RKPK). Photo / By:
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) merupakan hasil penilaian yang paling penting dari usulan program yang menjadi prioritas masyarakat karena apa yang dihasilkan adalah kebutuhan aktual masyarakat. Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia saat membuka Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Timur (RKPK). Pada hari Senin 19 Maret 2018 diadakan di aula gedung serbaguna idi.
Mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang strategi perencanaan pembangunan nasional, partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan sebagai bentuk proses demokrasi. Pemerintah telah menyusun rencana pembangunan atau musrembang sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam merencanakan pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah 2019 (RKP) dengan tema "Pembangunan yang Berkeadilan untuk Pertumbuhan Mutu" dan memprioritaskan program pemerintah pada tahun 2019, yaitu pembangunan manusia, pengurangan disparitas regional, menciptakan nilai tambah dalam pertanian, manufaktur dan jasa, penguatan pangan, energi dan air, stabilitas keamanan nasional dan perlindungan elektoral, "jelas Bupati Aceh Timur.
Selanjutnya Bupati Aceh Timur menyebutkan, sejauh ini berbagai inisiatif juga telah dilakukan sejumlah daerah untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat. Untuk itu saya meminta peserta musrembang untuk benar-benar bekerja secara profesional dan optimal sehingga kualitas pengembangan sarana dan prasarana untuk memperbaiki perekonomian di aceh timur dapat berjalan sesuai dengan yang kami rencanakan.
Dasar hukum pelaksanaan RKPK Kabupaten Aceh Timur 2019 pada tahun 2018 didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi kawasan pengembangan, rencana pembangunan jangka menengah daerah serta prosedur untuk amandemen rencana pembangunan daerah jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, "kata Bupati Aceh Timur.
"Musrenbang RKPK tahun fiskal 2019 di 2018 adalah sebuah musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Timur, untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan pembangunan yang harus kita selesaikan bersama antara instansi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Aceh Timur setelah tahun 2018 Aceh Timur Pemkab telah melakukan musrembang gampong, pelaksanaan musrembang kabupaten 2018 dan pelaksanaan forum kabupaten Aceh Timur, "jelas Bupati Aceh Timur.
Musrembang RKPK Tahun fiskal Aceh Timur 2019 pada tahun 2018 ini bertemakan "Melalui Pemanfaatan Perencanaan Teknologi Informasi Kami Mewujudkan Aceh Timur Sejahtera Dengan Kawasan Perencanaan Pembangunan Berbasis Integrasi". Output dari pelaksanaan RKPK Aceh Timur tahun fiskal 2019 tahun 2018 adalah penentuan arah kebijakan, prioritas pembangunan, plafon organisasi regional (OPD) pada tahun fiskal 2019, "kata Bupati Aceh Timur.
Martunis represents the head of the Aceh Provincial Development Planning Agency (BAPPEDA) at the Development Planning Meeting (Musrembang) RKPK Aceh Timur Fiscal Year 2019. Photo / By:
Melalui forum ini, saya menginstruksikan kepada semua kepala organisasi aparatur daerah (OPD) di pemerintah kabupaten Aceh Timur untuk memprioritaskan usulan program atau kegiatan serta poin utama DPRK Aceh Timur sebagai konsolidasi dan penguatan program prioritas dan kegiatan musrembang gampong dan musrembang Kecamatan 2018 dengan rencana kerja yang diusulkan organisasi daerah Anda untuk tahun fiskal 2019 melalui berbagai sumber pendanaan baik dari pendanaan APBK, APBA dan APBN, "pungkas Bupati Aceh Timur H. Hasballah Bin HM Thaib Bupati Aceh Timur.
