Engglis
Some of the last time the people of Indonesia again dihebohkan with playback film G30S / PKI. Playback of this film was originally done by the Commander of the TNI General Gatot Nurmantyo and directly generate pros and cons among the people of Indonesia. There are those who consider the playback of this film to be politically charged and some consider it as an indication that the revival of the Indonesian Communist Party (PKI) is true. However there are parties who agree with the screening of this movie because it is considered to remind the community of the historical facts of the Communist Party's cruelty.
On the night jumad as reported from detik.com (30/09/2017) President Jokowi accompanied by the TNI Commander to watch together in bogor precisely in Makorem 061 / Suryakancana. This is certainly increasingly pro and contra among the people of Indonesia. But the former Chairman of the Muhammadiyah Central Executive Board, Professor Din Syamsuddin assessed that the re-screening of the film G30S / PKI which has been vacuum in recent years is very natural and important by the government. But He also highlighted some important facts that were not raised into the film.
"I think it is very natural and important for the screening of the film G30S / PKI, so that the nation does not forget the history, it is a historical fact that needs to be known and become a lesson for us in the future, that the PKI has ever rebelled in the movie. refurbished because it is still not complete, there are some facts that are not revealed at all in the film, but its role is very large, "said Din Syamsuddin as quoted from Antara.
According to him, the historical fact that has not been revealed in the film is the role of the kiai and ulama in the fight against the PKI. Like the role of ulama in the crushing of the PKI in Madiun and Kediri. Such facts should in fact be credited in the film as it plays a very important role in the crackdown of the PKI. He also added some historical facts about Soeharto's role.
"Do not just display the atrocities of the PKI.At the time of the rebellion there is a role Suharto considered excessive it could be entered, because it is a historical fact that can not be denied," he added. Between (09/30/2017)
G30S / PKI Film Screening is indeed still a pros and cons among the people of Indonesia and raises a variety of new issues that discourage the community. We as citizens are expected to be wiser in responding to these issues and maintain the peace and unity of the State of Indonesia.
Indonesia
Beberapa waktu terakhir masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan pemutaran ulang Film G30S/PKI. Pemutaran ulang film ini awalnya dilakukan oleh Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dan langsung menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia. Ada pihak yang menganggap pemutaran ulang film ini bermuatan politis dan ada juga yang menganggap pemutaran ulang film ini sebagai indikasi bahwa kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) itu benar adanya. Namun ada pihak yang setuju dengan pemutaran film ini karena dianggap mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang fakta sejarah kekejaman Partai Komunis Indonesia.
Pada jumad malam seperti dilansir dari detik.com (30/09/2017) Presiden Jokowi ditemani oleh Panglima TNI melakukan nonton bareng di bogor tepatnya di Makorem 061/Suryakancana. Hal ini tentu semakin menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia. Namun Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Profesor Din Syamsuddin menilai pemutaran kembali film G30S/PKI yang beberapa tahun terakhir vakum sangat wajar dan penting dilakukan oleh pemerintah. Namun Ia juga menyoroti beberapa fakta penting yang tidak diangkat kedalam film tersebut.
"Saya kira sangat wajar dan penting pemutaran film G30S/PKI ini, agar bangsa tidak melupakan sejarah. Itu fakta sejarah yang perlu diketahui dan menjadi pelajaran bagi kita ke depannya, bahwa PKI pernah melakukan pemberontakan. Hanya saja dalam film tersebut masih ada beberapa yang harus diperbaharui kembali karena masih belum lengkap, ada beberapa fakta yang tidak diungkap sama sekali dalam film tersebut, padahal perannya sangat besar," Kata Din Syamsuddin seperti di kutip dari Antara.
Menurut dia, fakta sejarah yang belum diungkap dalam film tersebut adalah peran besar para kiai dan ulama dalam memerangi PKI. Seperti peran besar ulama dalam penumpasan PKI di Madiun dan Kediri. Fakta-fakta seperti itu sebenarnya harus dianggkat dalam film tersebut karena memegang peranan yang sangat penting dalam penumpasan PKI. Ia juga menambahkan beberapa fakta sejarah tentang peran Soeharto.
"Jangan hanya menampilkan kekejaman PKI saja. Pada masa pemberontakan itu ada peran Soeharto yang dianggap berlebihan itu bisa saja dimasukan, karena itu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri," beliau menambahkan. Antara (30/09/2017)
Pemutaran Film G30S/PKI ini memang masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia dan menimbulkan berbagai macam isu baru yang meresahan masyarakat. Kita sebagai warga masyarakat diharapkan untuk lebih bijak dalam menanggapi isu-isu tersebut dan tetap menjaga kedamaian dan persatuan Negara Indonesia.