Bagaimana Memakmurkan Daerah Miskin Tanpa Keluar APBN

Coba bayangkan daerah yang

1. Jauh
2. Di perbatasan
3. Rawan konflik
4. Penduduknya luar biasa miskin
5. Sedikit penduduk lagi
6. Nggak ngefans banget ama pancasila. Let's face it, nggak semua dari kita ideologynya sama. Ada yang kapitalis, socialis, demokratis. Ada yang mau demokrasi langsung system referendum. Ada yang tidak suka demokrasi. Dan lain lain.

Waduh. Rakyat di sono susah ditolong. Padahal mereka kan warga negara juga. Gimana dong? Dibiarkan miskin, pembangunan nggak merata. Pak Dhe bangun jalan dimarahin karena habis uang banyak.

Pernah dengar Hong Kong, Singapore, Dubai, Norwegia, Qatar, Liechesten?

Itu dulu daerah yang pernah seperti itu. Semua daerah dulu miskin sih.

Tidak ada infrastrukture miskin. Tetapi dengan kepemimpinan yang luar biasa pintar, mereka jadi daerah yang luar biasa maju.

Kok bisa? Ya pemimpinnya pintar.

Bisa tidak daerah miskin seperti itu?

BISA.

Caranya begini. Kita cari investor. Investor beli atau sewa pulau. Cukup untuk bikin satu desa atau satu kota, misalnya.

Nah investor itu kemudian jadi satu perusahaan. Penduduk setempat juga dapat saham di perusahaan itu. Pemerintah kita juga punya saham di perusahaan itu (seperti free port). Jadi hak voting mereka di convert jadi saham perusahaan. Tentu saja dengan harga yang fair.

Ini mengapa saya menganjurkan kita coba di tempat yang luar biasa tandus, dan penduduknya luar biasa miskin. Kan masih ada tuh. Ini bukan daerah penuh minyak atau emas atau apa. Ini tanah tandus yang memang murah sekali dan penduduknya miskin. Ini daerah yang kalau kita manage sendiri bakal amat menghabiskan uang kita.

Nah kita cari investor yang mau beli tanah luas. Semacam real estate gede lah. Sebetulnya banyak perusahaan seperti ini. Ini sering dilakukan. Perusahaan real estate gede seperti Lippo, beli tanah besar, lalu bangun jalan, infrastrukture sendiri, dengan harapan bisa jual tanah dengan lebih besar ke konsumen nanti.

Bedanya apa?

Kita kasih sesuatu yang lebih dari sekedar tanah.

Kita kasih Otonomi Khusus

Terserah si investor mau memerintah daerah itu seperti apa. Mau libertarian? Bisa. Mau kapitalis? Bisa. Mau technocracy, bisa. Mau demokrasi langsung, apa apa referendum bisa. Mau perusahaannya jadi raja atur sendiri bisa. Kalau yang terakhir musti diregulasi. Kita tidak mau perusahaan seenak jidat memperbudak penduduk. Tapi intinya, semua yang nggak suka tinggal pergi keluar daerah itu. Kalo penduduk setempat, kan mereka dapat saham, pindah malah dapet duit. Ini daerah miskin lho. Tentu saja kita harus setuju dan penduduk daerah harus setuju juga. Ya bisa lah referendum apa.

Awal awal hukum jangan banyak berubah. Jadi yang tidak suka tinggal pindah (dan dapet kompensasi). Terus ya mereka bisa rubah pelan pelan.

Daerah itu semi private. Kan mereka beli tanahnya dari pemerintah. Jadi mereka bisa menolak siapapun untuk masuk ke daerah mereka. Misal ada yang nggak suka FPI, ahmadiyah, LGBT, atau apa lah. Terserah. Itu daerah mereka. Biar mereka yang bikin aturan mainnya selama tidak membahayakan kedaulatan kita. Jadi mereka tidak boleh punya tentara. Tapi mereka bisa punya polisi sendiri misalnya.

Kalo mereka mau menampung pengungsi myanmar atau mau taro orang banyak banyak dari luar negeri, bisa juga, tetapi negara kita harus dapat kompensasi. Ya itu bisa di nego lah.

Nah nanti, si investor memerintah sebagus mungkin. Kalau mereka memerintah dengan baik, banyak orang mau pindah kesitu, harga tanahnya naik. Investor untung. Tanahnya pun terbangun dengan sendirinya.

System demokrasi kita bagus. Tapi faktanya ada banyak negara yang tidak demokrasi secara economi lebih bagus lagi.

Lihat saja Singapore, Qatar, dan UAE. Liecesten dan Hong Kong sebetulnya demokrasi. Demokrasi juga banyak macamnya. Ada yang langsung ada yang tidak langsung. Yang boleh vote juga aturannya banyak. Ada yang semua orang boleh vote. Ada yang pembayar pajak saja boleh vote. Ada yang pemilik tanah saja boleh vote. Kita juga tidak tahu aturan yang tepat.

Kita COBA COBA.

Itu investor taro duit. Mereka tentu ingin mendapat return yang bagus. Mereka mau harga tanah yang mereka beli naik kan? Untuk mendapat return yang bagus mereka harus menjalankan apa yang biasanya dilakukan pemerintah. Jaga keamanan. Bangun infrastrukture, dan lain lain dan lain lain.

Biar si investor yang mengerjakan itu semua. Tugas kita ya memastikan mereka tidak diserang terrorist atau diperangi. Tugas kita hanya melindungi. Daerah itu semacam "vasal state" kita.

Ini untung sama untung.

1. Demand banyak. Berapa banyak ideology di dunia? Ada Cina yang punya centralized planning. Ada Amerika yang mau mempromosikan demokrasi. Ada Roger Ver yang mau buat negara libertarian country [url]https://bitcoinmagazine.com/articles/interview-roger-ver-his-plans-start-new-libertarian-country/.[/url] Ada billionaire yang mau taro banyak pengungsi [url]https://www.forbes.com/sites/elizabethmacbride/2016/05/07/an-egyptian-billionaire-ceo-wants-to-spend-100-million-to-help-refugees-why-is-no-one-listening/#6caba9c46db2.[/url] Ada UAE, Qatar, dan Singapore yang tidak demokratis tapi makmur. Banyak dari mereka mau ideology mereka "dicoba". Ya kita sewakan saja satu pulau. Toh pulau kita banyak. 13000. Kalau tidak ditinggali, pulau itu pernah dicaplok Malaysia lho. Dari pada Amerika mempromosikan demokrasi ala Amerika dengan membomb timur tengah, kita pinjamkan satu pulau mereka. Lu yang govern gih. Liat bisa makmur kagak. Ya mungkin client kita jangan Amerika. Terlalu kuat, ntar dia bangun pangkalan militer kita dicaplok lagi. Tapi we got the point kan? Banyak orang ingin ideologynya di coba.
2. Pembangunan lebih efficient. Meskipun demokrasi bagus, demokrasi punya limitasi. Kepentingan penduduk tidak sama. Sebagian mau negara lebih sekuler, sebagian mau negara lebih religious. Sering kali biaya politik besar karena kita "tarik tambang". Lihat aja orang pro Wowo dan Wiwi di negara kita sefanatik apa. Majoritas dari kita juga bukan lulusan harvard jurusan ekonomi dan politik. Kita tau apa resep untuk masalah ekonomi kita? Ini kita punya investor yang ingin menaikkan harga tanah. Mereka pasti memerintah sebaik baiknya supaya orang mau pindah ke situ dan menaikkan harga tanah. Demokrasi itu paling tidak ya tidak jelek. Kalo mau bagus ya untuk satu pulau tidak harus demokrasi. Yang tidak suka tinggal pindah kok. Apa saya peduli bagaimana Alpha Mart dipimpin? Saya tidak suka ya saya ke Indo maret. Ini menjamin hak saya lebih dari kalau saya bisa vote di alpha mart kan? Pulau pulau kita bisa seperti itu.
3. Infrastrukture terbangun dengan sendirinya. Kita tidak usah keluar APBN. Malah terima duit dari pajak tanah.
4. Kalau ternyata daerah yang mereka bangun berhasil makmur, kita semua bisa tiru. Waktu Hong Kong masuk Cina, Hong Kong jauh lebih kaya dari Cina. Begitu Hong Kong di caplok Cina, apa Hong Kong jadi lebih miskin? Tidak. Yang ada daera daerah di sekitar Hong Kong langsung jadi makmur. Hong Kong, pusat perdagangan dunia. Langsung banyak demand barang manfufacturing yang bisa dibikin di cina dan dijual lewat Hong Kong.
5. Kalau gagal, ya satu pulau ini. Yang rugi investor. Paling kita beli lagi tanah yang mereka punya dengan harga pasar lalu semua kembali ke demokrasi normal lagi.
6. Ini bisa mengurangi konflik di Indo dan menambah keragaman. Berapa banyak orang meributkan syariah vs sekularisme. Kristen vs Islam. Liberalisme vs Morality. Begini. Pulau kita banyak. Dengan otsus, tiap daerah punya aturan sendiri. Nggak suka? Nggak usah ribut. Pindahlah ke otsus lain. Paling tidak, majoritas daerah di Indo masih belum otsus kok.
7. Negara kita negara kepulauan. Apa yang terjadi di satu pulau effeknya kecil di pulau lain. Jadi cocok untuk otsus seperti ini. Contoh, satu pulau mungkin melegalkan perjudian. Ini tidak mempengaruhi pulau lain.
8. Negara kita banyak laut. Sekitar 10-20 tahun kedepan, laut itu bisa dirubah jadi daratan dengan kapal kapal apung yang besar. Jangankan Darat, seluruh laut kita pun berpenghuni dan ada infrastrukture.

Inspirasi saya:

1. Hong Kong. Hong Kong "dijajah" inggris. But what the hell. Tahun 1970, seluruh cina miskin, yang dijajah malah kaya sendiri. Orang Inggris tidak mengangap mereka menjajah Hong Kong. Mereka "memerintah" Hong Kong. Ya sudah. Biarkan satu pulau diperintah oleh orang lain. Lihat mereka bisa memakmurkan negara tidak. Hong Kong tidak saja lebih makmur. Begitu masuk Cina, Cinanya ikutan makmur. Orang Cina bisa liat, ini kok tetangga gw kaya ya? Ini memberi inspirasi bagi orang orang cina untuk tahu mengatur negara bagaimana?
2. Kerajaan Monggol. Tiap tahun mengumpulkan pajak dan menjamin negara negara di Rusia tidak diserang negara lain. Siapa sih yang berani melawan Monggol waktu itu? Monggol memang luar biasa kejam. Tetapi pajak di kekaisaran Monggol hanya 10%. Sebelum penjajahan Monggol, raja raja yang ada tinggal di istana memajaki rakyatnya 40 persen. Waktu Pax Mongolica, Eurasia cukup makmur dan perdagangan Silk Road jadi aktif.
3. Kerajaan Otoman. Kerajaan Otoman tidak peduli negara bagian mereka seperti apa. Again, role dari otoman adalah mengumpulkan pajak dan melindungi. Masalahnya adalah banyak negara bagian Otoman punya culture terlalu beda dari Otoman. Akhirnya terjadi balkanisasi seperti yang terjadi di Yugoslavia. Ya itu mengapa saya menganjurkan ini dicoba sedikit dulu. Kerajaan Otoman adalah kerajaan multikultural. Meskipun Otoman proper itu islam, tetapi mereka mentolelir system system lain dibawah mereka.
4. Singapore. Kita lihat bagaimana negara tandus bisa jalan. Singapore diperintah dengan baik. Tapi pulaunya sempit sekali. Coba kita ijinkan mereka pakai system mereka di pulau kita. Mereka bisa pindah ke daerah yang lebih besar. Dan pulau tandus yang toh kita nggak urus ini jadi makmur seperti Singapore proper. Lumayan ada negara dengan pendapatan perkapita lebih tinggi di Amerika mau coba praktek di sini. Nanti daerah sekitarnya ikut makmur.
5. Qatar. Qatar itu negara arab yang meminta perlindungan dari Inggris. Inggris itu negara adi daya di masa lalu. Qatar mendapatkan perlindungan. Ya sudah. Itu saja. Qatar tidak diserang negara lain. Hasilnya? Qatar makmur sekali. Memang banyak minyak di Qatar (sebetulnya gas sih, dan rajanya dengan pintar research bagaimana bisa membuat gas gampang diangkut). Itu tidak bisa terjadi di negara yang perang terus.
6. Liechesten. Liechesten membuat tax haven bagi banyak negara di dunia. Majoritas perusahaan besar tidak bayar pajak penghasilan karena Liechesten. Liechesten menjadi negara terkaya di dunia. Mungkin mereka mau buka cabang di sini?
7. United States. Negara Amerika bisa maju karena terbagi jadi banyak states (otsus). Orang yang tidak suka tinggal di satu state, tinggal pindah ke state lain. Ini membuat persaingan antar state yang membuat setiap state dibangun dengan "reasonable". Filipina juga jadi negara federal sekarang. Negara federal itu impian Bung Hatta. Kita tidak perlu jadi negara federal. Cukup bikin otsus. Jadi kita mendapatkan the best of both world. Negara kita bersatu untuk keamanan. Dan rakyat yang mau tinggal di daerah yang ideology beda ya tinggal pindah juga tidak harus keluar negeri. Kan ada otsus?
8. Kalau Liechesten dan Swiss buka cabang di Indo, negara kita tidak akan diserang negara lain. Swiss tidak diserang Nazi germany. Mengapa? Ya duit pejabat disitu semua. Masak pejabatnya mau nyerang tempat duit mereka? Selamatlah Swiss. Indonesia juga tidak akan menyerang Singapore. Kan duit pejabat kita di sono? Ya kemungkinan sih. Gantian. Kita yang binis ngumpulin duit pejabat orang lain.

Saya kira banyak contoh dimana kalau kita tidak terus ribut dan suatu daerah dipimpin oleh orang yang memang pintar dan punya incentive untuk memajukan daerah, kemajuan yang amat besar bisa tercapai.