Foto: Ynetnews
Pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia. Presiden Donald Trump sudah mengumumkan pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem dan mengakuinya sebagai ibu kota Israel, walau sejak awal ditentang oleh sejumlah pihak.
Setelah Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sehingga mengakibatkan bentrokan antara demonstran Palestina dan pasukan Israel, Kamis 7 Desember 2017. Ini merupakan bentuk perlakuan kebiadaban AS terhadap umat Islam seluruh dunia, mereka (AS) hanya mengakui Yerusalem secara sepihak sebagai Ibu Kota Israel dan tanpa persetujuan dari negara-negara internasional.
Secara pelan-pelan AS dan Israel mulai merampas kedudukan umat Islam yang sesungguhnya, tanpa mereka pertimbangkan keamanan negara dalam mengambil suatu keputusan. Tentu hal ini sangat memancing kemarahan besar umat Islam di Palestina dan bahkan seluruh Muslim dunia.
Seluruh Muslim untuk mengangkat senjata dan membela Al-Aqsa dari penjajah Zionis yang didukung Amerika, karena apa yang diambil dengan kekerasan hanya dapat dipulihkan dengan kekerasan pula. Karena kebijakan Presiden Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dikecam keras dari negara-negara dunia khususnya negara Islam.
Umat islam mulai merapatkan barisan untuk memperjuangkan hak-nya, demi membela Islam dari penjajahan zionis (Yahudi) AS dan Israel. Kebijakan itu sangat melukai nalar dan hati umat Islam sedunia, hal ini mempertajam eksistensi penjajahan Israel atas tanah Palestina, kemarahan dengan segala wujud ekspresi itu cepat atau lambat bakal hadir di penjuru dunia, khususnya di Palestina sendiri.
Sebelum pengumuman di Gedung Putih, bahkan Pemerintah Indonesia pun sudah mengingatkan bahwa keputusan pemindahan kedutaan besar itu akan memperburuk konflik Palestina dengan Israel. Pemerintah Indonesia mendukung Palestina agar Amerika Serikat tidak memindahkan kantor kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Umat Islam dapat mengambil pelajaran berharga dari sikap AS tersebut. Diharapkan Pemerintah Indonesia untuk terus menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat, apalagi posisi Indonesia termasuk dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).