Kalau dipikir-pikir, kita sebenarnya menyusahkan diri sendiri dengan sistem pilkada lima tahunan ini. Bayangkan misalnya, ada lima kandidat. Semuanya baik. Tapi, hanya ada satu pasangan yang cakap dalam urusan pemerintahan/pembangunan. Jika yang terpilih adalah yang cakap itu, senanglah seisi negeri. Namun, celaka lima tahun jika sebaliknya.
Yang cakap belum tentu populer, dan yang populer belum tentu cakap. Biasanya, yang menang adalah yang populer. Sistem pilkada begini jadinya ya, untung-untungan. Semacam PHP, gitu.
Mestinya, pelaksana pemerintahan selalu diserahkan pada orang yang mampu. Ya, yang berkompeten sepanjang lima tahun. Caranya?
Pertama, pilihlah beberapa wakil rakyat, cukup 7 atau 9 orang, untuk duduk di dewan. Persis seperti pileg selama ini, hanya jumlah kursi lebih kecil.
Kedua, dewan mengangkat satu orang yang paham manajemen pemerintahan. Buka peluang calonnya lebar-lebar. Cari dari Sabang sampai Merauke. Dapatkan orang-orang yang berkompeten. Ridwan Kamil, misalnya, bisa menjadi acuan standar. Sebut saja SMDI (Standar Manajer Daerah Indonesia).
Ketiga, dewan cukup membuat kebijakan umum dan rambu-rambu (regulasi). Detil pelaksanaan diserahkan pada "sang manajer" itu. Pantau dan evaluasi kinerjanya. Jika tak memuaskan, dewan bisa menggantinya kapan saja. Sebaliknya, jika kinerjanya bagus, maka dewan pada periode berikutnya dapat mengangkatnya lagi.
Dengan demikian, rakyat tidak perlu lagi berharap-harap cemas mendapatkan pemenang pilkada yang cakap. Mereka cukup memilih orang-orang setempat yang baik, bijak, dan populer untuk duduk di dewan. Adapun untuk pelayanan publik sehari-hari, serahkan saja pada manajer profesional.
Sederhana, bukan?