Masalah kemiskinan, Aceh masih menjadi juara di pulau sumatera dan peringkat ke-6 ditingkat nasional. Banyangkan dari 10 provinsi di pulau sumatera, Aceh memiliki APBD tertinggi, milyaran rupiah anggaran yang sudah digelontorkan dalam daftar belanja Aceh tiap tahun, namun berbanding terbalik dengan kondisi kemiskinan dan pengangguran.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga permasalahan multidimensi yang harus dipandang secara komprehensif, pemahaman kemiskinan mesti dilihat dengan pendekatan berbasis hak (right based approach), di mana negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.
Dulu Aceh pernah mengalami konflik berkepanjangan, juga bencana tsunami. Sehingga rentan terhadap menurunnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Aceh juga rawan bencana seperti kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir hancur dan hilangnya faktor-faktor produksi masyarakat yang umumnya hidup di daerah pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Kondisi inilah yang membuat Aceh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan disuatu daerah sangat bergantung dari persentase pengangguran, gini ratio dan indek pembangunan manusia (IPM). Mengurangi beban pengeluaran orang miskin dengan memastikan pengurangan biaya yang seharusnya dikeluarkan dengan berbagai program pemerintahan dan naikkan pendapatan mereka.
[Sumber : Bappeda Aceh]
Mari kita lihat kondisi existing indikator pembangunan Aceh, tingkat kemiskinan tahun 2017 (September) mencapai 15,92 % yaitu sebanyak 829,80 ribu jiwa. Pemerintah Aceh dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2019 menargetkan tingkat kemiskinan menurun menjadi 14,43% yakni menjadi 779,92 ribu jiwa, menurun sebesar 1 persen.
Begitu juga tingkat pengangguran ditahun 2019 diharapkan menurun sebesar 0,50 persen, yaitu dari 6,57 % (tahun 2017, Agustus) atau 150 ribu jiwa menjadi 6,04 % atau 143 ribu jiwa.
Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga masyarakat Aceh sejahtera dan keluar dari belenggu kemiskinan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Aceh (Bappeda) Pemerintah Aceh telah menyusun Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2019, ada delapan program prioritas pembangunan Aceh (baca Gambaran Pembangunan Aceh Tahun 2019) kemiskinan dan pengangguran menjadi prioritas utama. Ada tujuh program kegiatan untuk mendukung penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh, yaitu :
- Pengurangan beban penduduk miskin
- Perhatian khusus pada UMKM
- Perluasan pelayanan dasar
- Penciptaan lapangan kerja
- Peningkatan tata kelola layanan dasar
- Penguatan basis perekonomian pedesaan
- Pengembangan kewirausahaan
Program kegiatan tersebut di atas belum final, masih butuh kritik, masukan dan saran dari seluruh stakeholder dan masyarakat Aceh, dan juga menurut pendapat saya Pemerintah Aceh juga harus membentuk satu unit kerja khusus untuk mengawal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, serta membangun kemitraan multi pihak untuk bersama-sama dalam upaya mengurangi kemiskinan Aceh.
