Lebih dari 400 pemimpin perempuan dari seluruh dunia menghadiri pertemuan tahunan di Islandia. Perempuan-perempuan pemimpin, organisasi hingga negara ini berkumpul untuk membahas upaya mempromosikan dan mencapai kesetaraan gender, baik di dalam maupun di luar ranah politik.
Dilansir Associated Press, pertemuan tahunan ini disponsori oleh Women Political Leaders Global Forum. Para pemimpin perempuan ini prihatin dengan ramainya pelecehan seksual yang telah mengguncang dunia politik, industri hiburan, dan media belakangan ini.
Islandia memang menjadi contoh bagi negara lain dalam hal kesetaraan gender. Ratusan perempuan yang bergelut di bidang politik di Islandia sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk menentang pelecehan seksual dan mendesak para pria untuk mengubah perilaku mereka.
Mantan Presiden Islandia, Vigdis Finnbogadottir, yang mengalahkan tiga kandidat pria pada tahun 1980, mengatakan pada hari Rabu (29/11) bahwa laporan yang diberikan dalam beberapa pekan terakhir akan memperbaiki lingkungan kerja bagi perempuan dalam politik.
Sementara, Mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Helen Clark, yang sampai saat ini memimpin Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan perempuan yang berani mengungkap kasus pelecehan seksual dalam pekerjaan telah memberikan kontribusi keadaan.
Perempuan menjadi punya kesempatan lebih untuk bisa menjadi pemimpin. "Perilaku seperti itu (pelecehan seksual) yang sekarang dianggap sangat tidak dapat diterima, telah menjadi salah satu penghalang bagi perempuan untuk maju.
⠀
"Banyak sektor--parlemen, industri film dan lainnya--harus menghadapi masa lalu mereka dan berkata, 'Kami akan melakukannya dengan lebih baik," kata Clark. Tema puncak pertemuan tahunan di ibukota Islandia ini adalah "We Can Do It!". Tema ini mengacu pada keberhasilan negara untuk mencapai kesetaraan gender.
Saat ini, baru 7 persen perempuan menjadi pemimpin negara di dunia. Kedudukan perempuan di kursi pemerintahan dan regulator masih dianggap nomor dua, sehingga ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan pun kerap dibatasi.