Kekuasaan negara dalam negara demokrasi hanya dapat diperoleh melalui mekanisme yang disebut pemilihan umum. Pemilihan umum selanjutnya menjadi ajang kompetisi berbagai kelompok politik untuk meraih kekuasaan dalam lembaga-lembaga negara. Kekuatan-kekuatan utama dalam kompetisi politik terhimpun dalam organisasi partai politik.
Untuk dapat memenangi kompetisi politik dan menggenggam kekuasaan negara, partai politik harus merebut sebanyak-banyaknya suara dari pemilih yang memiliki beragam kepentingan. Hal ini dilakukan melalui pengorganisasian partai politik baik konsolidasi internal maupun eksternal.
Dalam konteks Aceh, secara garis besar ada dua kekuatan politik yang diorganisasikan sebagai partai massa (mass party), partai lokal dan partai nasional, keduanya mengikat pendukung dengan ideologi aliran tertentu. Dilihat dari tipologinya, parpol-parpol yang bersaing dalam setiap pemilu, baik itu pemilukada maupun pemilu legislatif, paling tidak berangkat dari tiga aliran idiologi, yakni pertama, Parpol yang berideologi "nasionalisme sekuler" seperti Partai Golkar,Gerindra,PDIP, Demokrat dan sejenisnya untuk kategori partai nasional sedangkan untuk Parlok ada PNA yang masih dalam tahap verifikasi. Kedua partai yang berideologi/beraliran "agama/religius" yang diwakili PKS, PPP, untuk kategori Parnas, sementara Parlok ada PDA yang juga masih dalam tahap verifilasi. Ketiga, Parpol Parpol beraliran "nasionalisme religius" seperti PAN dan PKB dan PA untuk kategori Parlok.
Massa pendukung partai-partai tersebut relatif tetap sejumlah masyarakat Indonesia umumnya yang menganut politik aliran tersebut, atau paling tidak mengagumi tokoh dari aliran tersebut. Pendukung yang stagnan dengan kekuatan yang relatif berimbang (terutama antara Golkar, Demokrat dan PPP, dan antara PA dan PNA Serta antar aliran politik) mengharuskan kekuatan-kekuatan politik utama mendapatkan suara dari kelompok-kelompok yang tidak terikat dengan politik aliran.
Atau dengan istilah lokal, kelompok ini disebut dengan "barisan sakit hati", kelompok ini dapat memberikan suara kepada partai manapun asalkan kepentingannya terakomodasi. Ikatan yang terbangun bukan loyalitas ideologis ataupun kharisma, tetapi model pertukaran, atau perdagangan. Kekuasaan adalah bentuk hubungan pertukaran yang saling menguntungkan, boleh jadi kelompok ini juga akan menjadi kutu loncat dikemudian hari.
Sementara itu, demokrasi dengan segala prasyaratnya tidak selalu menguntungkan semua kelompok. Ada kelompok yang diuntung dan adapula kelompok yang dirugikan, walaupun pada elemen tertentu saja dari demokrasi. Kelompok yang diuntungkan akan mendukung proses demokratisasi. Sebaliknya, kelompok yang dieugikan akan berusaha mencegah atau menghambatnya. Salah satu cara yang digunakan adalah mengumpulkan kekuatan politik untuk mendukung atau mencegah proses demokratisasi.
Isu-isu yang selama ini berkembang akan menjadi senjata untuk menyerang lawan politik di tahun 2019, manuver-manuver terus saja dilakukan dengan mencari kelemahan lawan politik, salah satu isu yang kemungkinan besar akan dijual adalah masalah pelanggaran HAM, kebangkitan PKI dan isu-isu yang berkaitan dengan agama. Isu-isu tersebut digoreng dan dihembuskan yang atensinya kepada partai politik tertentu.
Untuk Aceh sendiri, kemungkinan besar peta kekuatan politik akan berubah, persaingan antar Parnas dan Parlok memberikan warna baru dalam perkembangan politik Aceh, semangat politisi lokal untuk kembali mendaftarkan Parloknya kembali mencuat, terkecuali PA, beberapa Partai Lokal yang kemungkinan besar akan kembali mendaftar adalah PNA, PDA,GABTHAT, GRAM dan SIRA.
Kelompok-kelompok tradisional kemungkinan akan merapatkan barisan kepada dua partai lokal yang mempunyai basis terbesar di Aceh, yaitu PA dan PNA. Sementara kelompok-kelompok yang lain akan terbagi menjadi sebagai pendukung Parnas dan Parlok lain.
Bagaimanapun ketatnya persaingan politik, stabilitas keamanan adalah hal utama untuk dapat melancarkan aktivitas ekonomi masyarakat, karena pada dasarnya negara hadir untuk mensejahterakan rakyat.