"Lebih baik bagiku mengganti gubernur tiap hari daripada membiarkan orang zalim sebagai pejabat dalam sejam. Mengganti gubernur lebih mudah daripada merubah rakyat.” (Umar Ibn Khattab)
Ketika mendengar kata politik, yang terbayang di kepala anak muda adalah soal rebutan kekuasaan, korupsi, dan kebohongan. Mengapa kaum muda sedemikian negatifnya memandang politik yang dipraktikkan di Tanah Air?
Ketidaktahuan (Kebutaan) Sejarah dan Politik di kalangan Generasi Muda merupakan suatu bencana besar bagi Agama, Bangsa dan Negara. Kenapa? Karena ada dua langkah misionaris untuk menghancurkan suatu bangsa:
- Hancurkan mental pemudanya, beri mereka Liberalisme, beri mereka kebebasan.
- Putuskan mata rantai Anak Muda dengan Sejarah dan Politik.
Hai pemuda! jika kalian tidak suka dengan politik dan menganggap politik itu jahat, maka pelajarilah Sejarah, kerena dengan mempelajari Sejarah kalian akan menemukan arti politik yang sebenarnya!
Sejarah tanpa ilmu politik laksana pohon tanpa buah, sedangkan ilmu politik tanpa sejarah bagaikan pohon tanpa akar, dapat disimpulkan keduanya sangat berhubungan dekat.
Memanglah, tidak semua Politik itu berhubungan dengan Sejarah, tetapi hampir semua Sejarah itu berhubungan dengan Politik.
Maka oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda(penerus) harus pintar dalam sejarah supaya tidak di butakan oleh politik yang kotor yang tidak sesuai dengan ketetapan Syari'at Islam.
*Da'i kondang dari Riau pernah mengatakan di salah satu ceramahnya di youtube:
"Bila anda tidak ikut Politik, Maka anda akan di Politiki" - Ustd. Abdul Somad Lc, MA -
*Penyair Jerman:
Adakah Politik dalam Islam?
Berikut jawabnya:
*Dr.Al Habib Rizieq ibn Husein Syihab Lc, MA. DPMSS (Imam Besar Front Pembela Islam/Imam Besar Ummat Islam Indonesia):
Ketua MUI juga pernah mengatakan bahwa Agama dan Politik itu saling mempengaruhi.
K.H Ma'ruf Amin(Ketua Majelis Ulama Indonesia):
'Agama dan politik saling mempengaruhi'.
"Politik kebangsaan itu juga harus mendapat pembenaran dari Agama. Tapi kalau tidak ada pembenaran dari Agama, bagaimana? Agama, Negara dan Pancasila itu kan saling menopang."
-Politik Islam adalah:
Aspek politik dari Islam berasal dari Qur'an, dan Sunnah (ucapan dan perilaku Nabi Muhammad S.A.W), sejarah Muslim, dan elemen gerakan politik baik di dalam ataupun di luar Islam.
Konsep politik tradisional dalam Islam antara lain kepemimpinan oleh penerus Nabi, yang disebut sebagai Kalifah (Imam dalam Syiah); pentingnya mengikuti hukum Syariah; kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan dewan Syura dalam memerintah negara; dan kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil.[1]
Perubahan luar biasa terjadi di Dunia Islam, ketika Kekalifahan Utsmanniyah Turki runtuh dan dibubarkan pada 1924.[2] Selama abad ke-19 dan ke-20, tema umum dalam politik Islam adalah perlawanan terhadap imperialisme Barat, dan penerapan hukum syariah dengan cara apapun, baik secara demokratis maupun secara perjuangan militer. Kekalahan tentara Arab dalam Perang Enam Hari, berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet dan komunisme sebagai alternatif, telah meningkatkan daya tarik gerakan-gerakan Islam, seperti Islamisme, Fundamentalisme Islam dan Demokrasi Islam, khususnya dalam konteks ketidakpuasan terhadap kepemimpinan sekuler di Dunia Islam.
-Sejarah:
Asal mula Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W. Pada 622 M, sebagai pengakuan atas klaim kenabiannya, Nabi Muhammad SAW diundang untuk memimpin kota Madinah. Pada saat itu dua kaum yang menguasai kota; Arab Bani Aus dan Bani Khazraj, berselisih. Warga Madinah menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai orang luar yang netral, adil, dan imparsial, diharapkan dapat mendamaikan konflik ini. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hijrah ke Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah. Dokumen ini mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kota sekaligus mengakuinya sebagai rasul Allah. Hukum yang diterapkan Nabi Muhammad SAW pada saat berkuasa berdasarkan Quran dan Sunnah (perilaku yang dicontohkan Nabi Muhammad S.A.W), yang kemudian dianggap kaum Muslim sebagai Syariah atau hukum Islam, yang kini ingin ditegakkan oleh gerakan Islam hingga kini. Nabi Muhammad SAW mendapatkan banyak pengikut dan membentuk tentara. Pengaruhnya kemudian meluas dan menaklukkan kota asalnya Mekkah, dan kemudian menyebar ke seluruh Jazirah Arab berkat kombinasi diplomasi dan penaklukan militer.
Kini, banyak gerakan Islamisme atau Partai Islam tumbuh di kebanyakan negara Demokrasi Islam atau negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Banyak pula kelompok Islam militan yang beroperasi di beberapa bagian dunia. Istilah kontroversial Islam fundamentalis juga disebutkan oleh beberapa non-Muslim untuk menggambarkan aspirasi keagamaan dan politik dari kelompok Islam militan. Kini, istilah demokrasi Islam dan fundamentalisme Islam, kerap tercampur aduk dalam beraneka ragam kelompok yang mengatasnamakan Islam dan memperjuangkan gerakan Islam, yang masing-masing memiliki sejarah, ideologi, dan konteks yang beraneka ragam pula.
Negara Islam di Madinah Sunting Piagam Madinah disusun oleh Muhammad Ibn Abdullah, Nabi dalam agama Islam. Piagam ini mengandung kesepakatan formal antara Nabi Muhammad SAW dengan berbagai suku dan kaum berpengaruh yang menghuni Yathrib (kemudian dinamai Madinah), termasuk di antaranya kaum Muslim, Yahudi, Kristen[3] dan kaum Pagan.[4][5] Konstitusi ini membentuk dasar hukum pertama Negara Islam. Dokumen ini disusun dengan perhatian khusus untuk mengakhiri ketegangan dan konflik antar suku dan kaum (klan), terutama antara Banu Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Hukum ini mencakup sekian banyak hak dan kewajiban bagi komunitas Muslim, Yahudi, Kristen, dan Pagan di Medinah, dan mempersatukannya dalam satu komunitas yang disebut Ummah.[6]
-Propaganda Agama Dan Politik:
Propaganda tentang Agama dan politik kerap kali dihembuskan oleh kaum liberal kepada umat Islam. Propaganda ini dibungkus dengan kalimat yang manis tetapi sejatinya bermaksud sadis.
"Kaum Liberal berbicara di depan umat dengan bahasa yang santun dan seolah arif dan bijaksana. Seolah-olah mereka cinta Islam dan negara tetapi tujuannya untuk membunuh pemikiran Islam yang benar,"
"Ini kalimat hak yang tujuannya batil, menjauhkan umat dari perjuangan menegakkan syari'at Islam,"
Dr.Al Habib Rizieq ibn Husein Syihab Lc, MA. DPMSS (Imam Besar Front Pembela Islam/Imam Besar Ummat Islam Indonesia):
-Kesimpulan
Jadi bagi kaum muda, jangan terpengaruh dengan kata-kata kaum Liberalisme, Sekulerisme dan Komunisme yang ingin memisahkan Agama dengan Politik.
Mereka ingin membutakan kita tentang pemahaman dan pengetahuan, sehingga mereka lebih mudah mempengaruhi kita untuk menghancurkan Bangsa kita sendiri.
Jangan takut untuk mempelajari Sejarah dan Politik, Meleklah tentang Politik dan Agama, jadilah sebaik-baiknya Generasi!
Ingat:
==========================================
Itulah sedikit pembahasan dari saya tentang Sejarah dan Politik Islam.
Sudah tampak terbukakah mata kalian wahai Generasi Muda?
Mohon ma'af jika ada kesalahan dalam postingan saya ini, saya juga belum begitu paham tentang penyusunan sebuah tulisan.
tulisan ini saya buat hanya untuk menyadarkan Generasi Muda(Penerus). - Andy Mu'arif -
-Referensi:
^ Ustd. Abdul Somad, di kutip dari Ceramah di Youtube.
^ Muhammad Natsir, foto dari Browser.
^ Penyair Jerman, foto dari Browser.
^ Habib Rizieq Syihab, foto dari Fanspage Facebook FPI.
^ K.H Ma'ruf Amin, di kutip dari ceramah beliau di acara Refleksi Kebangsaan 71 Tahun Muslimat NU. (Browser)
^ Abu Hamid al-Ghazali dikutip dalam Mortimer, Edward, Faith and Power: The Politics of Islam, Vintage Books, 1982, p.37
^ Feldman, Noah, Fall and Rise of the Islamic State, Princeton University Press, 2008, p.2
^ R. B. Serjeant, "Sunnah Jāmi'ah, pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrīm of Yathrib: analysis and translation of the documents comprised in the so-called 'Constitution of Medina'", Bulletin of the School of Oriental and African Studies (1978), 41: 1-42, Cambridge University Press.
^ See:
Reuven Firestone, Jihād: the origin of holy war in Islam (1999) p. 118;
"Muhammad", Encyclopedia of Islam Online
^ Watt. Muhammad at Medina and R. B. Serjeant "The Constitution of Medina." Islamic Quarterly 8 (1964) p.4.
^ Serjeant (1978), page 4.