Ini buku terlengkap tentang proses perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI). Fakta-fakta di dalamnya berasal penuturan para pelaku yang terlibat dalam setiap tahapan, ditambah dengan dokumen-dokumen penting dari proses damai itu sendiri.
Butuh waktu dua tahun lebih untuk menyelesaikan buku ini. Adalah rekan saya Boyhaki Abdul Aziz yang mempercayakan dokumennya kepada saya. Ketika proses damai Aceh masih berlangsung, pria yang sering kami sapa Boy Abdaz ini merupakan staf Public Information Unit (PIU) Henry Dunant Centre (HDC) yang berperan banyak dalam proses meredam konflik Aceh menuju perdamaian. Organisasi indepeden yang bermarkas di Jenewa, Swiss ini banyak bergerak dalam masalah-masalah kemanusiaan, resolusi konflik, dan pencegahan dampak-dampaknya.
Cover buku Proses Damai Aceh Model Resolusi Konflik Indonesia
Tapi ketika Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Darurat Militer (DM) di Aceh, lembaga ini bersama lembaga internasional lainnya harus keluar dari Aceh. Puluhan ribu tentara dikirim ke Aceh oleh Pemerintah Republik Indonesia. Boy Abdaz dan rekan-rekannya juga diungsikan ke luar Aceh demi keselamatan. Dokumen-dokumen tentang tahapan dan proses perdamaian Aceh dihancurkan. Saat itu Boy Abdaz menyadari bahwa ada yang perlu diselamatkan, maka sebundel besar dokumen disimpan di tempat yang tak terjamah.
Beberapa tahun kemudian, setelah perang reda dan perdamaian Aceh terwujud melalui penandatanganan kesepakatan bersama Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia, Boy Abdaz kembali ke Aceh. Dokumen yang tak terjamah itu diangkat kembali. Sebuah kehormatan ketika dokumen itu kemudian dipercayakan kepada saya.
Bersama-sama kami membedah lembar demi lembar dokumen, menyusunnya kembali secara kronologis, sesuai tahapan, kemudian menganalisa dan menulisnya. Pengalaman langsung keterlibatan Boy Abdaz di PIU HDC mempermudah hal tersebut.
Untuk menyempurnakan isi buku, kami mulai menghubungi tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam proses perdamaian, baik dipihak GAM maupun pihak pemerintah Indonesia, serta para pihak dari dua lembaga yang terlibat dalam perdamaian Aceh, Henry Dunant Centre (HDC) yang bermarkas di Jenewa, Swiss dan Crisis Management Initiative (CMI) lembaga perdamain yang dipimpin mantan Presiden Finlandia, Martti Oiva Ahtisaari. Atas kiprahnya bersama CMI dalam proses perdamaian Aceh pula Presiden kesepuluh Finlandia ini kemudam memperoleh anugerah Nobel Perdamaian pada tahun 2008.
Wakil Presiden Jusuf Kala bersama Boy Abdaz saat menyerahkan buku Proses Damai Aceh Model Resolusi Konflik Indonesia. Foto
Fakta dan data dari setiap dokumen yang terselamatkan itu, kemudian kami ramu dengan penuturan dan keterangan dari para pelaku perdamain yang berhasil kami wawancarai, baik secara langsung maupun melaui surat elektronik. Hasilnya maka lahirlah buku ini: Proses Damai Aceh Model Resolusi Konflik Indonesia setebal 430 halaman.
Meski cetak terbatas, atas kebesaran hati rekan saya Boy Abdaz yang banyak menggunakan dana pribadinya, buku-buku itu akhirnya kami kirim kepada orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam proses perdamaian Aceh.
Buku ini sudah sampai ke tangan Wakil Presiden Jusuf Kalla, orang yang punya peran khusus dalam perdamaian Aceh. Buku itu diserahkan langsung oleh Boy Abdaz ke tangan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada puncak peringatan sepuluh tahun damai Aceh, 15 November 2015 di Banda Aceh.
Buku ini juga sudah sampai ke tangan Juha Christensen, inisiator perdamaian Aceh, yang mampu meyakinkan Martti Ahtisaari bersama CMI untuk terlibat dalam perdamaian Aceh, setelah lembagai sebelumnya Henry Dunant Centre (HDC) gagal dalam proses, karena Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan darurat militer di Aceh. Martti Ahtisaari bersama tim dari CMI berhasil melanjutkan proses mendamaikan Aceh, setelah fondasi untuk perdamain itu dibangun oleh HDC.
Buku ini juga sudah sampai ke tangan Counsultant of HDC Asia, Shienny Angelita yang dengan bantuannya kami bisa memperoleh berbagai informasi tambahan untuk kelengkapan buku tersebut.
Boy Abdaz bersama Shienny Angelita, Counsultant of Henry Dunant Centre Asia. foto
Dan beberapa waktu yang lalu, buku ini juga sudah menjadi koleksi di perpustakaan Library of Congress United State of Amerika (USA). Mereka meminta kepada Boy Abdaz melalui Ade Farida, dan dikirim ke sana melalui Konsul Amerika di Medan, Sumatera Utara.
Buku ini enak dibaca dan perlu, karena ditulis dengan bahasa yang sederhana, lugas dan tidak berbelit-belit. Di dalamnya juga memuat keterlibatan militer beberapa negara dalam proses damai Aceh, salah satnya yang menjadi sorotan adalah polemik keterlibatan militer Filipina dan masuknya tim internasional ke Aceh.
Pada BAB VIII buku ini juga memuat tentang keterlibatan dan peran Aceh Monitoring Mission (AMM) dalam mengawal proses awal perdamaian Aceh. Lembaga ini dipimpin oleh Pieter Cornelis Feith dari Belanda yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal Urusan Politik dan Militer di Dewan Sekretaris Jenderal Uni Eropa.
Sebagai wakilnya ditunjuk Jendral Muhammad Rozi asal Malaysia, ia pernah bertugas untuk misi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Somalia. Sebelum ditugaskan di AMM, Jenderal Muhammad Rozi merupakan Kepala Staff Angkatan Darat Markas Besar Angkatan Darat Kementerian Pertahanan Malaysia.
Staff Konsulat Amerika Serikat di Medan menerima buku Proses Damai Aceh Model Resolusi Konflik Indonesia atas permintaan Library of Congress United State of Amerika Foto
Sebagai Kepala Staff AMM ditunjuk Justin Davies dari Inggris. Ia memimpin technical Assessment Mission yang ditempatkan di Aceh pada Agustus 2005 sebelum AMM resmi masuk ke Aceh. Misi penilaian teknis yang berjumlah 80 orang itu merupakan awal dari Initial Monitoring Presence (IMP) Uni Eropa dan ASEAN yang berada di Aceh pada saat gencatan senjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebelum ditugaskan ke Aceh, Justin Davies pensiunan angkatan darat Inggris ini pernah bertugas untuk PBB selama pengepungan Sarajevo (1994-1995). Ia juga pernah memimpin tim lapangan UNHCR dan NATO di Bosnia (1997 – 1998). Pernah juga bertugas di Irlandia Utara pada 1996 setelah kegagalan gencatan senjata Tentara Republik Irlandia.
Selain itu ada Letnan Jenderal Nipat Thonglek dari Thailand yang menjabat sebagai Principal Deputy Head of Mission. Ia merupakan mantan Wakil Direktur Jenderal Kebijakan dan Perencanaan di Angkatan Bersenjata Thailand dengan pangkat Letnan Jenderal.
Sementara dari Finlandia dikirim Mayor Jenderal Jaakko Oksanen. Ia menjabat sebagai Wakil Kepala Misi Operasi AMM di Aceh. Mantan Panglima Militer Provinsi Lapland, Finlandia ini setelah negoisasi tahap pertama pada Januari 2005 antara Pemerintah Indonesia dan GAM, ia ditunjuk sebagai Penasehat Militer untuk Presiden Ahtisaari. Pria kelahiran 17 mei 1948 ini bertugas untuk bidang pelucutan senjata dan pemantauan.
Sementara untuk Wakil Kepala Misi Bidang Amnesti, Reintegrasi dan Hak Azasi Manusia ditunjuk Renata Tardioli, master hukum bidang International Realktions di University of Cambridge, Inggris ini pernah bekerja dalam misi PBB untuk referendum di Sahara Barat dari November 1997 hingga Februari 1998. Ia juga pernah bertugas di Liberia dalam misi yang sama.
Ketua AMM Pieter Cornelis Feith bersama petinggi Gerakan Aceh Merdeka sumber
Tim AMM bertugas sejak 15 September 2005, merupakan misi Uni Eropa pertama di Asia dan bentuk kerja sama yang pertama dengan negara-negara ASEAN. AMM diberi mandat awal untuk enam bulan misi di Aceh, tapi kemudian diperpanjang hinggna 15 Desember 2006. AMM bertugas menyelidiki dan memutuskan pengaduan serta tuduhan pelanggaran terhadap nota kesepahaman Mou Helsinki, serta membentuk dan memelihara hubungan dan kerja sama yang baik dengan para pihak.
AMM berhasil melakukan peluncutan senjata GAM dan pemulangan TNI/Polri non organik dari Aceh. sesuai nota kesepahaman, GAM menyerahkan 840 pucuk senjatanya untuk dimusnahkan, dan pemerintah Indonesia menarik 14.700 TNI dan 9.100 polisi dari Aceh. Misi AMM di Aceh dibiayai dari anggaran Uni Eropa sebesar 9,3 juta Euro dan kontribusi negara-negara anggota Uni Eropa 6 juta Euro.
Itulah beberapa fakta dalam BAB VII buku Proses Damai Aceh Model Resolusi Konflik Indonesia. Sepuluh BAB lainnya juga tak kalah menariknya, terutama tentang cerita-cerita di balik proses perdamaian itu sendiri.
Pada bagian akhir buku ini juga berisi testimony para pihak yang terlibat dalam proses panjang perdamaian Aceh, antara lain: Direktur Henry Dunant Centre (HDC) Martin Griffiths dengan tulisannya berjudul “Kekecewaan yang Mengejutkan.” Ada juga Alexander Ian Fitzgerald Boyd dari perwakilan Blue Sky untuk Perdamaian Aceh yang menulis “MoU Dibangun dari Konstruksi CoHA”. Ada lagi Louisa Chan Boegli, Mantan Staf Henry Dunant Centre (HDC) dengan tulisan panjangnya “HDC dan Permulaan Proses Perdamaian Aceh”.
Ada juga testimoni Pieter Cornelis Feith Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM). Ia menulis panjang lebar pengalamannya saat mengawal perdamaian Aceh dalam tulisan berjudul “Aceh Akan Selalu di Hati Saya.” Buku ini sangat layak dibaca oleh semua kalangan, terutama untuk mereka yang tertarik pada resolusi konflik.[**]