Foto: Spaarnestad
Persaingan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Darat menyebabkan konflik berdarah yang memakan banyak korban. Persaingan ini memanas sejak perebutan perusahaan yang dinasionalisasi dari Belanda pada tahun 1958. PKI mencoba menguasai perusahaan-perusahaan ini melalui pengambilalihan paksa oleh organisasi serikat buruh yang merupakan underbouw partai. Hal ini tentu dihalang-halangi oleh Angkatan Darat yang juga berusaha merebut kendali perusahaan-perusahaan tersebut.
Rivalitas antara PKI dan Angkatan Darat akhirnya menyeret Presiden Soekarno ke pusaran konflik. Soekarno berusaha merangkul kedua belah pihak untuk kepentingan politiknya. Soekarno mendekati PKI, partai politik terbesar keempat, untuk mencari dukungan massa untuk politik konfrontatifnya. Pada saat yang sama PKI juga membutuhkan Soekarno untuk melindungi mereka dari ancaman Angkatan Darat.
Rivalitas tersebut akhirnya pecah dalam peristiwa Gerakan 30 September yang merenggut nyawa 7 perwira Angkatan Darat, 6 di antaranya adalah jenderal. Tragedi ini digunakan oleh Angkatan Darat untuk menggalang dukungan politik dan publik untuk mengakhiri PKI untuk selamanya. Usaha PKI untuk melenyapkan pimpinan tentara berubah menjadi bencana bagi partai, kurang dari 6 bulan setelah kejadian tersebut PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang.
Kemarahan masyarakat sangat besar terhadap PKI pasca kejadian G30S, hal ini juga tidak terlepas dari peran media massa milik Angkatan Darat yang memonopoli dan menyebarkan informasi asimetris. Demonstrasi anti-PKI yang disponsori oleh TNI Angkatan Darat terus dilakukan khususnya di Jakarta.
Foto di atas menunjukkan kantor PKI yang dihancurkan oleh demonstran yang marah pada 20 Oktober 1965, hanya tiga minggu setelah peristiwa G30S.