CEO Alibaba Group Jack Ma (tengah) menyemarakkan Upacara Penutupan Asian Games ke-18 Tahun 2018 di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (2/9/2018).
Miliarder asal China, Jack Ma, ternyata merupakan seorang anggota partai pemerintah China.
Kabar itu membantah asumsi publik selama ini jika sang pemilik Alibaba tak bersentuhan dengan politik.
Dalam sebuah artikel disebutkan, Jack Ma bersama Robin Li pendiri Baidu, dan Pony Ma dari Tencent, masuk ke dalam daftar 100 orang dari partai pemerintah yang akan mengikuti proses seleksi penghargaan.
Penghargaan tersebut ditujukan bagi para pendiri raksasa teknologi yang berjasa memberikan kontribusi bagi negara untuk reformasi dan keterbukaan. Belum diketahui alasan surat kabar tersebut baru sekarang mengafiliasikan nama Ma dan partai pemerintah China.
Tidak pula disebutkan kapan Jack Ma resmi bergabung dengan partai itu. Namun, berita ini muncul di tengah dorongan Beijing untuk membawa perusahaan swasta agar sejalan dengan nilai-nilai partai, khususnya perusahaan teknologi yang tumbuh sangat pesat.
Alibaba Luruskan Kabar Jack Ma Pensiun 10 September
Jack Ma Masih Pimpin Alibaba sampai September 2020
Jack Ma, merupakan orang terkaya di dunia dengan kekayaan 35,8 miliar dollar AS (sekitar Rp 519,4 triliun), versi majalah Forbes. September lalu, Ma mengumumkan rencananya untuk mundur sebagai CEO Alibaba tahun depan.
Selama menahkodai Alibaba, Ma mampu menjadikan perusahaannya bernilai 390 miliar dollar AS (sekitar Rp 5.659 triliun) dan mendominasi retail online serta pembayaran digital melalui Alipay di China.
Kabar afiliasi politik Ma menjadi kejutan bagi banyak orang. Mesin pencarian China, Baidu, juga memunculkan hasil negatif untuk pertanyaan apakah Jack anggota partai pemerintah China atau tidak.
Alibaba menolak berkomentar atas isu ini. Namun pihaknya menyatakan bahwa afiliasi politik tidak akan berdampak pada operasi perusahaan.
"Afiliasi politik dari eksekutif tidak akan memengaruhi proses pengambilan keputusan perusahaan," jelas juru bicara Alibaba.
Pihaknya menambahkan bahwa perusahaannya akan patuh pada hukum dan regulasi negara di mana mereka beroperasi.
"Karena kami memenuhi misi kami untuk mempermudah orang-orang melakukan bisnis mereka dimanapun di era digital ini," imbuhnya