SIMEULU adalah kabupaten kepulauan di Aceh; selain Kotamadya Sabang. Letaknya paling jauh dari Ibukota Provinsi dengan transportasi yang maha sulit. Butuh waktu sekitar 12 jam dari Labuhan Haji, Aceh Selatan untuk menuju ke sana dengan menggunakan kapal penyeberangan.
Itu pula yang mengakibatkan wilayah penghasil Lobster itu sering luput dari pantauan banyak pihak. Pembangunan pun banyak yang tersedat, jalan-jalan belum banyak yang teraspal dan banyak infrastuktur masyarakat yang buruk.
[Laporan ini saya buat akhir tahun 2006 bersama sahabat saya, (Alm) Fakhrurradzie M Gade saat mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi di Aceh bersama KPK yang difasilitasi oleh BRR dan UNDP di Aceh]
Pasca tsunami, 26 Desember 2004 lalu, ada yang menggembirakan dari segi pembangunan di sana. Jalan-jalan mulai dibenah, pelabuhan laut dengan kapasitas besar sedang dikerjakan dan bandara yang dulunya tak terurus telah licin kembali. Sekarang penerbangan telah rutin ke sana setiap hari, walaupun untuk sementara. Dari Banda Aceh sebuah helikopter United Nations melayani penerbangan, dari Medan (Sumatera Utara) pesawat Susi Air terbang setiap hari.
Pembangunan yang sempat tersendat di Simeulu, bukan tanpa masalah. Beberapa lembaga anti korupsi tertarik untuk menyelidikannya. Ternyata, ditemukan indikasi korupsi yang melibatkan bupatinya saat itu; Darmili (sekarang Pjs Bupati Dermawan). Pertengahan 2005 lalu, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) dan Indonesian Corruption Watch (IPW) mengeluarkan data yang wah, dugaan korupsi di Simeulu mencapai angka Rp 110 milyar.
Bahkan dari laporan GeRAK, Ketua DPRD Simeulu M. Dausyah pernah melaporkan salah satu kasus korupsi yang melibatkan Darmili, ke Kejaksaan Agung. Jumlah yang diindikasikan terjadi penyelewengan keuangan negara saat itu sebesar Rp 50 miliar, berasal dari dana bantuan kemanusiaan.
Koordinator GeRAK Aceh, Akhiruddin Mahjuddin saat itu menyebutkan, indikasi korupsi yang dilakukan Darmili bukan telah dilakukan sejak tahun anggaran 2003. modus operandinya; penunjukan langsung (PL) proyek, pelaksanaan proyek langsung oleh pemerintah daerah, pelaksanaan proyek yang mendahului APBD, dan penggunaan anggaran yang tidak digunakan sesuai peruntukan.
Bandara Lasikin, Simeulue
Darmili dalam sosialisasi bersama KPK angkat bicara. Dia menyesalkan ada pihak-pihak yang menuduh sembarangan terhadap seseorang melakukan korupsi. Hingga ada yang menyebutkan Aceh sebagai daerah terkorup di Indonesia. “Aceh disebutkan terkorup, siapa rupanya yang melakukan korupsi, buktikan,” sebutnya.
Dia mengakui pernah dituduhkan melakukan korupsi sampai Rp 100 milliar, tanpa pembuktian yang jelas. Padahal, saat menjadi bupati telah bekerja maksimal dan dalam situasi yang paling menyakitkan. Bahkan, Simeulu telah memberikan Rumah Sakit dan pendidikan gratis bagi warganya. “Itu dilakukan semasa saya menjabat,” sebutnya.
Alibasyah, pemateri dari Bappeda Aceh menyebutkan apa yang dirasakan Darmili juga dirasakan oleh semua pejabat di Aceh. Status terkorup memang sangat memalukan. Tapi kenyataannya, itulah hasil survey yang merupakan persepsi dari masyarakat.
Korupsi bukan hanya bisa dilakukan oleh pejabat, tapi juga pengusaha. Misalnya dalam pembuatan jalan dan infrastruktur, banyak yang tidak bagus karena ada mark-up di dalamnya. Apapun, “mari kita awasi korupsi secara bersama-sama,” sebut Alibasyah.
Hukum baik, jika penegak dan pengawasan dari masyarakat juga berjalan bagus. []
Posted from my blog with SteemPress : http://adiwarsidi.com/kabar-lama-dari-sumeulue-sosialisasi-antikorupsi-2006-28/