Juknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perangkat Desa dapat (pemberhentian) dan itu bisa terjadi jika:

1. Genap usia 60 th.
2. Mengundurkan diri
3. Pidana penjara yang telah mendapat ingkrah/kekuatan hukum tetap.
4. Tidak menjalankan tugas sesuai peraturan perundang undangan
   5.Merugikan Kepentingan Umum dan Diskriminasi terhadap warga Desa
5. Terlibat partai politik dan kampanye
   

   BACA JUGA : Berikut Jenis Bansos Program JPS Diperpanjang Hingga Desember

   
    
   I.Prosedur pemberhentian
   Kades Mengajukan permohonan rekomendasi tertulis dari camat (dengan melampirkan a.copi ktp/kk jika usia sdh 60 th, b.surat pengunduran diri bermaterai dr yg bersangkutan, c. Surat putusan dr pengadilan bagi terpidana).
   
   2.Camat melakukan croscek kebenaran data lampiran permohonan rekomendasi camat mengeluarkan rekomendasi MENYETUJUI / MENOLAK.

1. Jika sudah ada rekomendasi persetujuan tertulis dr camat dijadikan dasar Kades mengeluarkan SK Pemberhentian.
2. Jika Camat menolak maka tidak ada pemberhentian perades.
3. SK salinan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
4. Plt. Jabatan Setelah ada pemberhentian maka terjadi kekosongan dan kades mengeluarkan SK Plt dari unsur perangkat desa (jabatan yg setara jika kadus yg kosong maka plt dari kaur/kasi. Jika yg kosong sekdes plt dr kasi) Plt maksimal dua bulan.

III. Kades membentuk Panitia P3D (penjaringan Penyaringan Perangkat Desa) dari unsur perangkat desa,bpd,tokmas. (jumlah ganjil)

1. Pengangkatan perades. 1.kades mengajukan rekom tertulis dr camat perihal pengangkatan perades terpilih dgn melampirkan hasil dari proses P3D.
2. Camat mengeluarkan rekom tertulis MENYETUJUI/MENOLAK. Jika setuju dijadikan dasar pengangkatan. Jika menolak kades mengulangi proses P3D.
3. Kades mengelurkan SK Pengangkatan perades.
4. Kades menyampaikan SK Salinan kepada Bupati melalui Camat.

Sumber : Permendagri no 67 Tahun 2017 Permendagri no 84 Tahun 2015 UU Desa no 6 Tahun 2014

REKOMENDASI CAMAT ATAS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

SK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ITU DIBUAT DALAM 3 MACAM:

1. SK ASLI YANG DITANDA TANGANI DAN STEMPEL KADES. (sebagai dokumen Desa) DAN DISERTAI SURAT REKOMENDASI YANG ASLI PULA DARI CAMAT.
2. SK SALINAN YANG DITANDA TANGANI DAN STEMPEL SEKDES, DIMANA KADES HANYA TTD. (sebagai laporan atau pemberitahuan kpd institusi lain). DAN DISERTAI FOTO COPY SURAT REKOMENDASI DARI CAMAT.
3. SK PETIKAN YANG DITANDA TANGANI DAN STEMPEL SEKDES, DIMANA KADES HANYA TTD. (sebagai pegangan perangkat desa yang mendapatkan SK). DAN DISERTAI FOTO COPY SURAT REKOMENDASI DARI CAMAT.

APABILA:

1. SK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TIDAK SEBAGAIMANA YANG SAYA URAIKAN DI ATAS, MAKA SK PENGANGKATAN ATAU PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TERSEBUT TIDAK SAH ATAU CACAT HUKUM.
2. SK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TIDAK MELALUI SOP SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PERMENDAGRI 83/2015 DAN 67/2017. MAKA SK PENGANGKATAN ATAU PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TERSEBUT TIDAK SAH ATAU CACAT HUKUM PULA.

DAN JIKA ADA SATU SAJA WARGA DESA TERSEBUT YANG MENGGUGAT PERANGKAT DESA KARENA SK YANG CACAT TERSEBUT, SAYA DAPAT PASTIKAN WARGA TERSEBUT MENANG GUGATANNYA.

BEGITU PULA JIKA ADA PERANGKAT DESA YANG MENGGUGAT ATAS SK PEMBERHENTIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN SOP SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PERMENDAGRI 83/2015 DAN 67/2017 MENGGUGAT, PASTI MENANG.

MARI KITA BACA RUJUKANNYA:

1. Permendagri 83/2015.

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepadaCamat;
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa
9. Permendagri 67/2017

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

1. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

1. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. berhalangan tetap;
4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
5. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih
dahulu kepada camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

 

---

Posted from my blog with SteemPress : https://www.desakini.net/juknis-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa/

---