Suatu malam di pertengahan Juni 2013, rekan saya Boy Abdaz dan Muhammad Hasan mengabari bahwa Juha Christensen “buruan” kami selama ini sudah menyatakan kesediaan untuk diwawancarai.
Ia adalah tokoh kunci pendobrak jalan damai Aceh yang buntu, setelah Tokyo Meeting gagal dilaksanakan dan seluruh Aceh diberlakukan status Darurat Militer (DM). Hal yang menjadi pertanyaan besar kami waktu itu adalah, bagaimana jalan damai itu diretas kembali. Dan yang bisa memberi jawaban itu salah satunya adalah Juha Christensen, orang dekat Wakil Presiden Jusuf Kala yang membuka kembali jalan dialog antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Untuk memperoleh cerita langsung dari Juha bukanlah perkara mudah. Pemberitahuan Boy Abdaz malam itu tentang kesediaan Juha menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk upaya kami menyempurnakan penulisan buku Damai Aceh Resolusi Konflik Model Indonesia.
Mewawancarai Juha Chistensen di kantor PACTA [foto: dok pribadi]
Saat wawancara kami lakukan, Juha menjabat sebagai General Manager lembaga Peace and Conflict Transformation Alliance (PACTA). Lembaga ini berkantor pusat di Helsinki, Finlandia, untuk Asia kantor cabangnya dibuka di Tangling Road Singapura. Sementara di Banda Aceh kantornya dibuka di kawasan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman.
Waktu yang diberikan kepada kami hanya 30 menit, tapi kemudian menjadi dua jam lebih. Meski asistennya beberapa kali memberi “kode” Juha mengabaikannya, ia menunda agenda lain malam itu, karena pembicaraan kami menjadi begitu panjang. Ini kami ketahui ketika diakhir pembicaraan yang menjelang tengah malam tersebut, Juha mengakuinya sendiri soal jatah waktu 30 menit itu.
Bagi Juha, damai Aceh bukanlah sesuatu yang dicapai dengan mudah. Butuh proses panjang untuk mendamaikan konflik yang sudah berlangsung selama tiga dekade. Ketika Tokyo meeting gagal dan Darurat Militer (DM) diberlakukan di Aceh, membuat jalan menuju dialog penyelesiaan konflik Aceh benar-benar buntu. Ditambah dengan penangkapan enam juru runding GAM di Aceh oleh pemerintah RI.
“Meski demikian tentu ada jalan belakang yang bisa ditempuh untuk membuka kembali pintu dialog itu,” kata Juha. Kisah jalan belakang inilah yang menarik untuk kami ketahui darinya.
Juha mengaku sudah lama tertarik dengan konflik Aceh dan berusaha untuk membuka lagi pintu dialog itu bersama Crisis Management Initiative (CMI). Lembaga perdamaian yang didirikan oleh mantan Presdien Finlandia, Martti Ahtisaari pada 24 Agustus 2000.
Martti Ahtisaari dengan CMI-nya berhasil mendamainkan konflik Aceh dengan Pemerintah Indonesia pada Agustus 2005, melalui sesuatu yang disebut sebagai Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Keberhasilan ini pula yang membuat Martti Ahtisaari meraih nobel perdamaian pada Oktober 2008. Ia berhasil unggul atas 197 tokoh perdamaian dunia yang masuk nominasi ke meja Komite Nobel.
Martti Ahtisaari mantan Presiden Finlandia pendiri CMI ketika menerima hadiah nobel perdamaian atas keberhasilannya menjadi mediator perdamaian Aceh sumber
Kembali ke Juha, pada awal pembicaraan dengan kami ia mengakui bahwa, keterlibatannya dalam penyelesiaan konflik Aceh tidaklah terjadi begitu saja. Ia sudah lama tertarik dengan kasus Aceh setelah kasus Timur Leste/Timor-Timur lepas (merdeka) dari Republik Indonesia.
Juha mengaku sudah berada di Indonesia sejak 1985 sebagai staf pengajar di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin (Unhas) Makasar. Dua tahun kemudian, pada 1987 ia memulai penelitian tentang konflik di Timur Leste. Puncaknya pada Pemilu 1998, ia bisa masuk ke sana tanpa hambatan, karena ia bukan aktivis tapi membawa identitas sebagai seorang pekerja swasta.
“Tapi setelah referendum Timur Leste dimenangkan oleh kalangan pro kemerdekaan, saya tidak tertarik lagi dengan kasus Timur Leste dan mulai mengalih perhatiaan dalam penyelesaian konflik Aceh,” ungkapnya.
Meski pada tahun 1990 Juha kembali ke Finlandia, ia tetap menjalin hubungan dengan akademisi dan beberapa pejabat di Indonesia. Ia sering berkonsultasi dengan mereka tentang perusahaan-perusahaan besar di kawasan Asean dalam kapasitasnya waktu itu sebagai manejer perusahaan obat dari Finlandia dan senior konsultan di beberapa perusahaan multinasional.
Tahun 1997 terjadi krisis moneter, tidak ada solusi investasi untuk Indonesia. Rupiah dari 2.000 per dolar Amerika menjadi 17.000. Dalam tahun-tahun tersebut, Juha sudah mulai membangun hubungan dengan BJ Habibie. Pertemuan dengan Habibie terjadi saat Habibie berkunjung ke Finlandia.
“Saat itu titik perhatian saya terhadap konflik Aceh adalah Selat Malaka. Saya melihat Aceh sebagai masalah bagi jalur pelayaran kapal di selat ini. Konflik Aceh telah berimbas pada terjadinya perompakan di Selat Malaka. Pembajakan-pembajakan kapal di kawasan itu erat kaitannya dengan konflik di Aceh. Saya tidak ingin Aceh jadi Somalia kedua,” lanjutnya.
Juha menghadiahi kami buku Making Peace versi lain dari buku The Mediator yang berisi profil Martti Ahtisaari dan perannya dalam mendamaikan konfil Aceh [foto: dok pribadi]
Dalam tahun 2000 dan 2001 Juha mulai membuat penelitian tentang konflik Aceh. Ia masuk dengan alasan penulisan tesis untuk S3. Tahun 2002 ia mengontak Henry Dunant Centre (HDC) yang saat itu sedang berupaya mendamaikan GAM dengan pemerintah RI. Juha bermaksud untuk membantu, tapi tidak berhasil.
Pintu menuju Aceh bagi Juha baru terbuka pada Oktober 2002. Pada bulan itu ia ke Palembang bersama Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Finlandia, Ahmad Fauzi Gani dalam kunjungan kehormatan selama tiga hari.
“Saya bilang pada Pak Ahmad Fauzi saya ingin ke Aceh. Dia sudah paham maksud saya, bahwa saya ingin membantu. Ahmad Fauzi kemudian menelpon Kapolda Aceh, Yusuf Manggabarani dan membuat jalan saya ke Aceh lebih mudah,” ungkap Juha. (Bersambung)