Tak ada kembang api di langit Banda malam kemarin. Tahun baru masehi dirayakan dengan kemeriahan yang sendu. Simpang Lima lenggang. Warung kopi sempat agak ramai, tapi tak berlangsung lama. Orang-orang Banda, punya caranya tersedia.
Sebenarnya, himbauan larangan tidak merayakan tahun baru di Aceh itu biasa saja. Tidak dihimbau pun, orang Aceh tidak memiliki gairah yang euforia untuk berselebrasi. Karena sudah begitu typologinya.
Dan menghimbau untuk itu, dibilang baik ya baik. Tapi bukan juga prestasi yang patut dibanggakan sekali. Mengapa? Suka atau tidak, himbauan juga menjadi bagian yang politis. Bisa terbaca sebagai kebijakan yang populis. Sebatas itu.
Selain Banda Aceh, beberapa kota di Indonesia banyak juga yang tidak merayakan, bahkan keluar himbaun dari pemerintah setempat. Fenomena ini agak unik, bagian dari warna baru dalam hal ritual kebudayaan tahunan.
Setidaknya, hemat saya, ada dua penyebabnya; Pertama, Bencana. Jelang akhir tahun, sederet bencana alam terjadi di Nusantara. Sikat solidaritas dan prihatin coba disuarakan. Salah satunya, tidak merayakan demi menjaga perasaan keluarga sebangsa yang dirundung musibah.
Kedua, politik identitas. Ekses dari dinamika nasional dengan politik identitas yang kuat, mempengaruhi struktur tatanan masyarakat. Narasi Islam menjadi satu hal yang begitu mencuat. Lalu, di sebahagian tempat, telah terpilih kepala daerah yang saat kampanye menggunakan narasi politik identitas.
Maka, demi menjaga dan merealisasikan hal itu, kebijakan dalam bentuk himbauan dilakukan. Seperti tidak merayakan tahun baru. Karena ini dan itu. Tentu banyak yang berniat baik. Namun, jangan percaya bahwa semuanya setulus itu.
Pada akhirnya, memilih merayakan dan tidak adalah hak, dengan segala keyakinan yang berdalil. Entah dalil kitab suci, akal, atau dalil realitas. Semuanya punya pegangan masing-masing. Namun, satu hal yang pasti; tahun yang berganti adalah alarm yang dimaknai sebagai motivasi dalam bentuk resolusi, atau kewaspadaan bertitik berangkat segalanya hendak berakhir.
