price control dalam ekonomi islam

Price Control in an Islamic Economy (Pengendalian Harga Dalam Ekonomi Islam)
MUHAMMAD LAWAL AHMAD BASHAR

Di dalam jurnal yang ini Muhammad Lawal A.B. menjelaskan perkembangan argumen yang diajukan oleh empat mazhab dalam Islam dan ahli hukum lainnya, di mana pengendalian harga menjadi diperbolehkan dan atau diperlukan dalam ekonomi Islam. Ekonom Islam berusaha untuk mendefinisikan kembali margin intervensi negara dengan berbagai pertanyaan: mengapa, kapan, dimana dan bagaimana intervensi akan dibenarkan. Berbeda dengan ahli hukum yang eksplisit menganalisis legalitas atau tidaknya dalam tindakan negara dari sudut pandang fiqih, para ekonom Islam memusatkan usaha analitis pada relevansi atau tidak relevan dari mekanisme pasar dalam sinkronisasi kepentingan individu dan masyarakat untuk membangun kebolehan regulasi harga.

1. Pembenaran Pengendalian Harga Dalam Fiqh Tradisional
   Islam mengakui tatanan sosial ini dan dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan syariah untuk sistem ekonomi Islam. Kekurangan di pasar yang diperbaiki oleh Nabi melalui ajaran dan partisipasi. Para ahli hukum dikembangkan rincian hukum mengenai intervensi di pasar dari prinsip-prinsip yang diberikan oleh Nabi. Mereka meletakkan dasar dan aturan prosedural untuk regulasi harga. Ada perbedaan pendapat dari antara keempat mazhab yaitu di antara para ahli hukum Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hanbal menentang pengendalian harga di pasar. Mereka adalah memandang bahwa otoritas sosial tidak memiliki hak untuk menentukan harga. Mereka memberikan dua alasan: kelimpahan dan kelangkaan barang di mana murahnya dan mahalnya tergantung adalah fenomena ilahi, dan jika kenaikan harga akibat penyebab alami, maka harga fiksasi adalah tindakan ketidakadilan pada penjual. Disisi lain, Maliki dan Hanafi berpendapat sebaliknya bahwa pengendalian harga adalah sah dan tidak selalu menimbulkan ketidakadilan di kedua pihak dalam pertukaran (perdagangan).
   Ibnu Taimiyah memperpanjang analisisnya untuk kondisi tertentu di bawah pengendalian harga tidak hanya diizinkan tetapi diperlukan juga (Ibnu Taimiyah, 1976; 15). Beberapa analisis yang ekstensif ia menyimpulkan bahwa: "Ketika kebutuhan masyarakat dan kebutuhan tidak dapat dijamin tanpa kontrol harga yang adil, maka pengendalian harga berdasarkan keadilan akan dilaksanakan bagi mereka - tidak lebih, tidak kurang" (Ibnu Taimiyah, 1976:37).
   Para pengikut Imam Abu Hanifah, Maliki seperti itu, telah menyatakan pendapat yang sama tentang pengendalian harga. Beberapa ahli hukum yang mendukung posisi Maliki-Hanafi diresepkan metodologi untuk intervensi harga.
   Kasus-kasus kontroversial yang apakah itu diperbolehkan untuk melakukan intervensi apabila penjual mengikuti aturan pertukaran untuk menempatkan langit-langit harga yang mereka tidak boleh melebihi atau lantai harga di bawah yang mereka tidak harus bertanggung jawab. Mayoritas ulama tidak mengizinkan intervensi dalam kasus ini. Namun, pada otoritas Saeed bin Musayyab dan Rabi'ah bin Abdul Rahman, Abul Walid Baji mengatakan itu diperbolehkan. Imam Malik juga dikutip mengatakan: "pengawas pasar dapat memperbaiki tingkat untuk tukang daging dan jika mereka tidak setuju untuk menjual dengan harga yang mereka dapat meninggalkan pasar" (Ibnu Taimiyah 1976:26). Pemerintahan Islam akan mengendalikan harga jika menjadi perlu terutama dalam menghadapi praktek monopoli dan monopsoni. Demikian juga dalam situasi darurat seperti perang atau kelaparan dan dalam hal kebutuhan.

2. Kontrol selektif dalam ekonomi pasar bebas
   Alasan yang ditawarkan untuk pengendalian harga dalam ekonomi pasar bebas biasanya dibagi ke normal waktu dan darurat (Galbraith, 1952:28-51). Ini akan cukup untuk menganalisis aspek itu yang berhubungan dengan pasar tidak sempurna dan kegagalan pasar . Mengenai pasar tidak sempurna ini banyak argumen luas diberikan oleh para ekonom yang mendukung pengendalian harga di bawah struktur pasar yaitu monopoli, quasimonopoly, duopoli dan oligopoli.
   a. monopoli
   Ekonom seperti Lipsey (1971:255) berpendapat bahwa jenis monopoli biasanya dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman. Potensi pesaing bisa diintimidasi oleh kemungkinan, mulai dari sabotase perang harga. Ini berarti bahwa masyarakat umum diadakan di tebusan oleh penjual tunggal yang menentukan harga pasar. Kontrol hukum yang dikenakan pada monopoli alami terutama utilitas publik, kontrol umumnya mengambil bentuk pembatasan harga (Eatwell, 1987:1069). Melalui regulasi harga, negara dapat meminimalkan distorsi kesejahteraan dengan memiliki satu perusahaan menghasilkan output industri. Ekonomi pasar bebas menemukan pembenaran mengendalikan monopoli alami dalam keuntungan biaya mereka yang menimbulkan praktik kekuasaan monopoli.
   b. Duopoly dan oligopoly
   Beberapa penjual pasokan sebagian besar permintaan pasar, pasar disebut oligopoli. Duopoli adalah kasus khusus dari oligopoli. Para ekonom secara tradisional diperlakukan baik di pasar dengan cara yang sama dan argumen yang diberikan untuk dua penjual diasumsikan berlaku untuk beberapa (Tisdell, 1978:213). Semua beberapa penjual diasumsikan saling tergantung dan mampu mengerahkan pengaruh yang besar terhadap harga. Untuk menghargai mengapa harga oligopoli yang regulatable mereka harus dilihat dalam konteks pembentukan mereka . Kebanyakan kartel bertujuan memaksimalkan keuntungan bersama dengan cara predatory pricing. Epstein dan Newfarmer (1980:46) menjelaskan, dengan mengacu pada Badan Listrik Internasional, bahwa pembayaran kompensasi bujukan untuk anggota non-penghasil yang tahu sebelumnya bahwa mereka tidak akan memasok pasar. Hal ini karena kecenderungan ini bahwa oligopoli dikendalikan melalui undang-undang anti-trust dan badan pengatur dan komisi.
   c. Kuasi-monopoli
   Kuasi-monopoli adalah pasar yang muncul ketika kartel rusak sebagai akibat dari memiliki beberapa anggota melemahkan harga kolusif ditetapkan. Scherer (1980:69) mencatat bahwa tindakan penetapan harga di tingkat monopoli menciptakan insentif bagi penjual untuk meningkatkan output di luar kuantitas yang akan mendukung disepakati pada harga. Kenyataannya seperti Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Tidak ada cara khusus untuk menangani quasimonopolies dalam literatur peraturan. Mereka umumnya diperlakukan sebagai oligopoli untuk tujuan peraturan.

3. Kegagalan pasar
   Kegagalan pasar disebabkan oleh tidak ada pasar yang cukup, konsumen dan produsen menyembunyikan informasi, dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Sebagian besar pengaturan pasar ditemukan saat ini adalah oligopoli. Fenomena ini meskipun dominan di negara berkembang (Greenwald & Stiglitz , 1986) , banyak ditemukan di negara maju (Bacon & ELTIS, 1976). Kurangnya jumlah yang memadai pasar menghambat alokasi sumber daya yang efisien dan aliran informasi yang bebas. Ekonom seperti Scitovsky (1954) dan Coase ( l960 ) membahas berbagai aspek fenomena ini dan menawarkan beberapa saran untuk penyembuhannya seperti penciptaan pasar masa depan dan hak kekayaan. Mengingat asimetri informasi dari kegagalan pasar dan kecenderungan konsumen dan produsen untuk memanfaatkan itu ditambah fakta bahwa pasar tidak dapat dikoreksi dengan merujuk kepada agen untuk berperilaku kompetitif, satu-satunya alternatif adalah untuk memaksakan kontrol harga.

4. Pro dan kontra selektif kontrol harga
   Sejauh pengendalian harga memfasilitasi administrasi keadilan dan kesetaraan dalam kasus-kasus tertentu, hal ini juga terkait dengan biaya riil dan nominal yang cukup besar. Keuntungan adanya pengendalian harga diantaranya adalah sebagai berikut:
   a. Pemberantasan Inflasi
   b. Pencegahan Perang Harga
   c. Syarat Balanced Exchange
   d. Kontrol Tingkat Laba Monopoli
   e. Memastikan Pengembalian Fair untuk Faktor-faktor Produksi
   f. Penghapusan Biaya
   g. Stabilisasi Selama Darurat
   h. Menjamin Pemerataan Distribusi Manfaat dan Biaya Pertukaran
   Meskipun pengendalian harga memiliki keuntungan di atas -dikutip, hal ini terkait dengan beberapa kelemahan dari pengendalian harga yaitu
   a. Ketidakseimbangan di Pasar
   b. Ketidakseimbangan dalam Perekonomian
   c. Riil dan Nominal Biaya

5. Kasus yang tersirat dalam fiqh
   Monopoli alami tidak diartikulasikan oleh para ahli hukum sehingga mereka tidak secara eksplisit memperlakukan keuntungan biaya. Kuasi -monopoli tidak dipahami oleh para ahli hukum. Mereka menganalisis pasar yang kompetitif di mana beberapa penjual melemahkan harga pasar berkuasa dan menjual kurang dari “harga setara”. Fenomena kegagalan pasar yang cukup dipahami tetapi tidak diartikulasikan oleh para ahli hukum. Mereka bekerja secara ekstensif untuk menganalisis apa yang dapat disebut sebagai “gangguan persaingan” suatu bentuk kegagalan pasar tidak diakui oleh ekonom konvensional.
   Masalah mendasar asimetri informasi ditujukan oleh para ahli hukum dalam aturan umum pertukaran. Mungkin ini belum secara eksplisit dikerjakan oleh fuqaha tetapi dapat disimpulkan diragukan lagi dari Ibrahim-Beg (1939:90), seorang ahli hukum Hanafi, menganalisis Ghabn (overvaluation atau kurang menghargai)
   Kasus ghabn ditemukan, misalnya rumah dijual dengan 1.000 Guineas Mesir dan setelah penjualan penilai real yang berbeda memperkirakan nilainya pada 1.100, 900 dan 1.050 masing-masing, ini adalah Ghabn diabaikan. Tetapi jika semua penilai nilai itu pada lebih dari atau kurang dari 1.000 maka pembeli atau penjual berlebihan ditipu .
   Imam Malik mengamati bahwa itu adalah untuk pelestarian keadilan yang berbasis pertukaran gharar dilarang (Ibnu Rusyd, nd : 146) dan Ibnu Taimiyah (1976:132). Para ahli hukum percaya bahwa sangat mungkin bahwa di bawah ini informasi kondisi akan disembunyikan (Gish) dan harga tinggi akan dikenakan.
   Analisis kami sejauh ini harus membawa kita untuk menemukan kembali prinsip-prinsip yang mengatur intervensi harga di Hukum Islam dan ini adalah: prinsip tidak cacat dan prinsip mashlahah. Prinsip mashlahah, di sisi lain, menuntut bahwa ketika situasi muncul di mana pengadaan satu kepentingan mengakibatkan hilangnya lain, maka kepentingan yang lebih besar harus dikejar dalam preferensi untuk yang lebih rendah. Berkenaan dengan kerugian atau cedera sebaliknya akan berlaku, yaitu semakin besar akan dihindari dengan toleransi yang lebih rendah. Pada dasarnya, mashlahah adalah tentang mengamankan kepentingan yang lebih besar. Untuk alasan apa pun, kecacatan tidak dapat dihilangkan prinsip mashlahah harus diterapkan.
   Prinsip ketidakcacatan yang akan mengindikasikan harga pasar valid atau tidak. Syariah telah dikategorikan sebagai harga valid atau tidak valid . Dengan harga valid kita berarti harga didirikan di pasar yang sesuai dengan perintah dari Hukum Islam. Harga berlaku adalah bahwa harga yang memenuhi semua persyaratan hukum Syariah mungkin dalam proses pembentukan.
   Harga berlaku cenderung memiliki beberapa kelemahan serius , fenomena eksplisit dianalisis oleh Zarqa ( 1991 ) pada distribusi manfaat. Dengan kondisi tersebut pendekatan yang berbeda akan dibutuhkan regulasi harga yaitu Harga yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Untuk harga pasar dapat diterima itu harus berlaku. Harga tidak valid sama sekali tidak dapat diterima. Harga berlaku dapat diterima terdiri dari dua jenis: mereka yang bebas dari segala celah dan mendistribusikan manfaat dan biaya pertukaran secara adil dan merata, dan orang-orang dengan beberapa lubang tapi tidak menyebabkan perselisihan atau konflik antar pihak untuk pertukaran.
   Untuk mulai dengan kasus umum, di sebagian besar negara-negara Muslim saat ini tingkat kenaikan upah uang lebih dari tingkat pasokan barang yang diminta. Karena ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, menjadi mudah bagi penjual untuk menaikkan harga.
   Diskriminasi harga, di sisi penawaran, umumnya dilarang oleh Islam karena itu menghasilkan eksploitasi bagian dari masyarakat. Ibnu Taimiyah (1976:13) disamakan dengan riba ketika ia memutuskan bahwa penjual tidak harus mengisi harga yang lebih rendah dari hagglers dan yang lebih tinggi dari orang-orang bodoh dari harga pasar. Monopoli alami seperti air, listrik dan utilitas kereta api dicirikan oleh investasi modal besar. Kondisi teknis di perusahaan-perusahaan ini membuat sulit untuk impas dengan beralih ke rata-rata atau bahkan marjinal harga biaya. Dalam prakteknya, terutama di Amerika Serikat, perselisihan dan konflik antara kelas konsumen dan dalam kelas konsumen sering meletus di pasar utilitas. Oleh karena itu, sejak pengenaan batasan syari'at biaya terhitung, regulasi harga dalam kegiatan ini harus diterapkan untuk melindungi kepentingan rakyat.

6. Persamaan dan perbedaan pendapat antara ekonomi islam dan konvensional dalam pengendalian harga.
   Ada beberapa bidang kesepakatan dan ketidaksepakatan antara posisi Islam dan konvensional pada regulasi harga. Ekonomi Islam dan konvensional telah diperiksa secara mendalam ketidaksempurnaan di pasar dan sepakat bahwa dalam kasus seperti pengendalian harga selektif diperlukan. Upaya analitis di bidang ekonomi terkonsentrasi pada tidak adanya persaingan tetapi dalam fiqh itu berkonsentrasi pada “pemecahan kompetisi” sudah ada. Kontrol harga dalam kasus khusus di mana individu tidak dapat mengamankan kepentingan mereka secara sosial bijaksana dalam kedua disiplin.