Taj Mahal adalah salah satu dari Tujuh Keajaiban Dunia Modern, menarik lebih dari enam juta turis setiap tahunnya.
Meski monumen tersebut menarik lebih banyak wisatawan daripada situs lain di India, nampaknya tidak disukai pemerintah Hindia Pradesh (UP), di mana lokasinya berada.
Monumen ikonik, situs warisan dunia UNESCO yang dianggap sebagai "simbol cinta", tidak ditampilkan dalam buklet pariwisata yang dikeluarkan oleh pemerintah UP minggu lalu.
Buklet setebal 32 halaman berjudul "Wisata Uttar Pradesh: Potensi Tinggi", yang dikeluarkan oleh Rita Bahuguna Joshi, menteri pariwisata negara bagian, menyebutkan sejumlah tempat religius Hindu dan Budha, namun merindukan salah satu monumen paling terkenal di dunia.
Sohail Hashmi, penulis dan ahli waris, menuduh Partai Bharatiya Janata yang berkuasa (BJP) memainkan politik mengenai Taj.
"BJP telah berkuasa atas dasar wacana bahwa hanya hal-hal yang diidentifikasi sebagai Hindu adalah orang India. Taj tidak sesuai dengan gagasan budaya mereka," kata Hashmi kepada Al Jazeera. "Mereka telah membagi warisan kita menjadi warisan Hindu dan warisan Islam."
Dibangun pada abad ke-17
Mausoleum marmer putih yang menakjubkan dibangun pada abad ke-17 oleh Raja Mughal Shah Jahan untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal di Agra, sekitar 200km dari ibu kota India, New Delhi.
Joshi membantah telah ada upaya untuk mengabaikan Taj Mahal sebagai daerah tujuan wisata.
"Bagaimana orang di sektor pariwisata mengabaikan Taj Mahal, salah satu tempat wisata besar di negara ini?" kata menteri tersebut, menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen terhadap pengembangan situs Taj dan turis yang terkait dengannya.
Tapi atasannya, Yogi Adityanath - seorang biksu yang dikenal karena kefanatikan anti-Muslim - tidak menyukai Taj.
Dia sebelumnya mengatakan bahwa mausoleum Mughal bukan bagian dari budaya India dan mengklaim bahwa mausoleum itu adalah kuil Hindu.
Membalas sebuah petisi oleh kelompok-kelompok Hindu, para arkeolog pemerintah mengatakan kepada Mahkamah Agung pada bulan Agustus bahwa monumen itu memang sebuah makam Muslim dan bukan sebuah kuil.
Sejak dia mengambil alih posisi sebagai menteri utama negara berpenduduk paling padat di India pada bulan Maret, Yogi telah mendorong festival dan agama Hindu meskipun India merupakan negara sekuler.
Pemerintah pusat Perdana Menteri Narendra Modi, yang termasuk dalam BJP, juga telah dituduh menulis ulang buku teks sejarah, termasuk yang membahas periode abad pertengahan ketika umat Islam memerintah India.
Sebagai bagian dari ini, jalan yang dinamai Mughal telah diubah namanya dan penguasa Muslim, yang telah dituduh menuai "holocaust" tentang orang-orang Hindu, telah menjadi setan.
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), induk ideologis BJP, menganggap Muslim dan Kristen sebagai orang luar, dan telah berada di garis depan kampanye untuk menulis ulang buku teks sejarah.
"Bagi BJP, pemahaman bahwa apapun yang telah terjadi di negara ini selama ribuan tahun terakhir tidak memiliki hubungan dengan definisi budaya India yang jelas," kata Hashmi.
"Apa yang menjadikan India sebagai tempat yang semarak adalah keragaman fenomenalnya."
Infrastruktur yang buruk di Agra
Meskipun ada usaha berulang kali, juru bicara BJP tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.
Tahun lalu, Taj menarik 6,2 juta turis - turun dari tahun sebelumnya. Orang-orang di industri pariwisata mengatakan bahwa pemerintah berturut-turut telah berbuat banyak untuk meningkatkan infrastruktur Agra.
Jalan tol yang dibangun oleh pemerintah negara bagian sebelumnya untuk menghubungkan Agra ke New Delhi tidak banyak meningkatkan jumlah turis.
"Kami sangat sedikit memperhatikan warisan kita. Selama beberapa tahun, konservasi dan budaya warisan budaya telah mendapatkan kurang dari 0,1 persen anggaran nasional," kata Hashmi.
Pebisnis di kota bingung dengan keputusan Taj.
Rajeev Tiwari, Presiden Federal Travel Association di Agra, mengatakan bahwa monumen tersebut bukan prioritas pemerintah negara bagian.
"Lebih dari 400.000 orang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan pekerjaan karena Taj. Pariwisata penting bagi perekonomian Agra," katanya.
"Jika kita bermain politik dan mengabaikannya, maka jumlah turis akan turun lagi. Ini tidak hanya akan merugi ke Agra tapi juga mempengaruhi pendapatan negara."
Lebih dari 20 persen pendapatan pariwisata UP berasal dari pariwisata yang berkaitan dengan Taj, menurut saluran berita CNN-IBN.
Tiwari mengatakan bahwa Taj tidak boleh dijadikan "isu sektarian".
"Ini adalah monumen cinta, dan itu harus dilihat seperti itu," katanya. "Di mana saja di dunia ini, ketika nama India datang, hal pertama yang orang tanyakan adalah Taj Mahal. Ini adalah simbol India."
Tapi ketakutan Tiwari tidak berdasar.
Saluran berita 24/7 di India telah melakukan beberapa jam perdebatan yang memaparkan pembagian di atas monumen tersebut.
Dalam sebuah diskusi di berita CNN-IBN, juru bicara BJJ Anila Singh membenarkan menjatuhkan Taj Mahal dari buklet tersebut.
"Hari-hari dari semua orang yang telah menghancurkan perasaan orang-orang Hindu telah berakhir. Apa yang orang Hindu inginkan akan kita lakukan," kata Singh.
'Bias agama'
Abhishek Manu Singhvi, juru bicara partai oposisi utama Kongres, termasuk di antara mereka yang telah mengkritik pemerintah Yogi atas kelalaian tersebut.
"Jika itu adalah buklet tentang pariwisata dan tidak termasuk Taj Mahal, pada satu tingkat itu adalah lelucon dan pada tingkat lain tragisnya. Seperti mengatakan bahwa kita akan memiliki 'Hamlet' milik William Shakespeare 'tanpa Pangeran Denmark, Kata Singhvi.
"Jika memang buklet tentang pariwisata dan tidak termasuk Taj, ini menunjukkan bias agama yang jelas yang salah tempat," tambahnya.
Tiwari, dari asosiasi perjalanan Agra, mendukung rencana pemerintah Yogi untuk mengembangkan situs keagamaan untuk menarik minat wisatawan.
"Pengembangan situs keagamaan disambut baik, namun di masyarakat multikultural, seperti India, Anda tidak dapat fokus pada satu area, Anda harus fokus pada semua," katanya.
"Budaya bersama kami tidak dapat diabaikan terutama di UP Pembangunan harus dilakukan untuk semua orang. Pembangunan seharusnya tidak terkait dengan agama tertentu."
Banyak yang mengatakan bahwa Yogi telah menggunakan isu-isu yang memecah-belah untuk memenuhi basis garis keras Hindu-nya, sementara yang lain menuduh dia tidak kompeten.
"Masalahnya dengan pria ini adalah dia masih belum memutuskan apakah dia adalah kepala bait suci atau kepala pemerintahan UP," kata Sharat Pradhan, seorang jurnalis senior di Lucknow, ibu kota negara bagian UP.
"Ini pasti merusak citra negara, ini adalah negara bagian terbesar di India dan dianggap sebagai perwakilan negara. Ini akan mempengaruhi citra negara."
