Ijtimak, Ijmak dan Jimak Politik [Part II]

Lanjutan...

Ijmak Politik

Ijmak secara mendasar adalah kesepakatan, pelaku kesepakatan ini identiknya adalah ahli agama dengan objeknya adalah aturan, hukum dan norma. Dari istilah Ijmak tersebut jika ditarik ke arah politik adalah kesepakatan publik atau lebih khusus adalah kesepakatan para ahli politik dalam menentukan pilihan, menentukan hukum negara, atau menentukan arah dukungan kepada siapa. Ijmak atau konsensus dalam bidang politik pada dasarnya memang tidak pernah ada dalam politik, namun tidak menutup kemungkinan terjadi.

Fenomena demokrasi sejatinnya sejak semula adalah berdasarkan kepada tiga hal yaitu ***dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. *** Akan tetapi kehidupan demokrasi dalam bidang politik di Indonesia telah mengalami pergerusan makna. Yang kita dapati justru sebaliknya yaitu dari partai, untuk partai dan oleh partai. Partai adalah bagian terkecil dari masyarakat/rakyat. Mengapa hal ini terjadi ? bagi saya pribadi menilai bahwa perubahan tersebut terjadi karena ada kepentingan. Namun kepentingan disini dibumbui dengan adanya kepentingan rakyat atau mengatasnamakan rakyat.

Sumber

Ya, benar bahwa partai adalah wadah atau tempat menyalurkan hasrat dan hak politik seseorang, namun layakkah kemudian jika sebuah wadah kemudian menentukan kepentingan orang-orang dalam wadah tersebut. Sebagaimana contoh kisruh Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang begitu getol diperjuangkan oleh para elit politik di senayan. Lalu dimana kepentingan rakyat sebagai grassrootnya demokrasi ? entahlah..😣

Dalam pandangan saya bahwa ada satu nilai yang saat ini kurang populer bagi para elite politik namanya Musywarah mencapai Mufakat. Sejak kecil dalam pelajaran di sekolah kita selalu diajarkan untuk bermusyarah namun dalam kenyataannya hanya sebuah teori belaka. Ketika dihadapkan kepada sebuah masalah dan kepentingan, musyawarah kemudian ditinggalkan dan mufakat hanya cita-cita ideal. Lihatlah betapa sakit matanya rakyat ketika menyaksikan sistim voting yang terjadi dimana-mana. Apakah voting atau penentuan dengan suara terbanyak adalah bagian dari demokrasi, secara lebih kasar bisa kita katakan bahwa politikus muslim sudah lupa asas politik islam yang mengedepankan musyawarah dan bukan voting.

Sumber

Dalam prakteknya Ijmak benar adalah sebuah kesepakatan secara menyeluruh dan dibangun dengan mengerahkan segala daya dan upaya agar tidak ada perbedaan sedikitpun dalam menentukan sebuah hukum, namun dalam Isu terkini seputar pemilihan presiden di tahun 2019, Ijmak tidak mungkin terjadi dalam bidang politik karena adanya kepentingan partai dan golongan. Secara lebih radikal dapat saya katakan kesepakatan adalah omong kosong politik, karena barang tentu ada deal dan kesepakatan-kesepakatan kecil terkait kekuasaan, pembagian jatah kursi dan sejumlah timbal balik lainnya. Meskipun yang paling anyar adalah munculnya tokoh agama yang sudah malang melintang dan memberi kontribusi yang besar untuk negeri ini, tetap saja kesepakatan, kebulatan suara dan kebersatuan adalah hal mustahil di kalangan penganut Islam di negeri ini. Mari kita kembali belajar kepada masa kekhalifahan pasca Nabi Muhammad dimana secara eksplisit terjadi kesepakatan secara bulat dalam pemilihan Abu Bakar dan Umar.

Harapan kita nanti di tahun 2019 adalah bahwa meskipun telah jelas siapa yang akan kita pilih dan pastinya kita berbeda-beda pilihan, namun kita harus sepakat bahwa integrasi bangsa tetap harus terjaga, kemakmuran dan kesejahteraan negeri adalah tujuan utama dan hal-hal yang dapat merongrong persatuan harus kita waspada.